Surabaya, FreedomNews – Hiruk-pikuk Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif pada 2024 masih menyisahkan banyak masalah, sehingga hasil pemilu pilpres maupun legislatif mengalami "distrust" bagi sebagian masyarakat. Dampaknya kepercayaan terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 diragukan.

Adalah Bumi Putera Indonesia, sekumpulan para aktivis Surabaya yang mempersoalkan itu. Pada Sabtu, 24 Agustus 2024, bertepatan dengan pelantikan anggota DPRD Tingkat II Surabaya, mereka menggelar aksi di depan Gedung DPRD Surabaya.

Para aktivis itu membentangkan spanduk mendesak dilakukan moratorium Pilkada Serentak 2024 dan memenjarakan seluruh komisioner KPU RI 2022-2027.

Robby, Ketua Umum Bumi Putera Indonesia, Jawa Timur menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan karena akan ada kekacauan hukum pelaksanaan pilkada paska putusan MK Nomor 60 dan 70, ketika putusan akan diterjemahkan oleh KPU.

"Kami melihat akan ada kekacauan dalam pelaksanaan pilkada 2024, paska putusan MK tersebut. Karena waktu yang mepet ini dengan kewajiban kepada presiden dan DPR untuk menindak lanjuti, Pasal 10 UU 12/2011 tentang pembentukan aturan perundangan yang sangat mungkin tidak bisa dilakukan," ujar Robby.

Robby juga menjelaskan aksi ini juga dilakukan di area pesarean Eyang Judho Kardono, Panglima Perang Majapahit. Hal ini dilakukan karena mereka ingin memaknai perjuangan dari Eyang Judho Kardono sebagai Panglima Perang Majapahit dalam memadamkan kekacauan di Majapahit itu.

"Kami ingin meneladani semangat Eyang Judho Kardono dalam menyuarakan kebenaran dan menjaga marwa hasil pemilu dan pemimpin yang akan mengayomi masyarakat," tegas Robby.

"Kami juga tak ingin pemimpin hasil pemilu akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat," tambah Robby.

Para aktivis ini berharap dengan cara ini mereka bisa berkontribusi dalam menyelamatkan Indonesia dengan pemilu yang baik dan jujur.

"Penjarakan itu semua para komisioner KPU RI 2022-2027, karena di tangan mereka pemilu 2024 mengalami kegaduhan dan kekacauan. Bahwa dengan mengganti mereka semua, kita berharap pelaksanaan pilkada akan menjadi lebih baik lagi. Lakukan Moratorium dulu pilkada serentak 2024," tegas Robby.

"Terkait dengan pemenjaraan, Bumi Putera akan melaporkan ke Krimum Polda Jatim," pungkas Robby. (Mth/Isa)