Kalau dalam pikiran Jokowi seperti anggapan di atas, maka dari sekarang Jokowi sebaiknya mundur dan minta maaf untuk menyelesaikan sisa massa jabatannya hingga 20 Oktober 2024. Sehingga ini untuk mempermudah pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Oleh: Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

JIKA dihitung dari sekarang (Sabtu 21/9/2024), maka tanggal 22 September itu tinggal beberapa jam lagi, 22 September itu jatuh pada hari Ahad atau Minggu dalam kalender Nasional. Saya secara pribadi sependapat dengan apa yang disampaikan oleh HAbib Rizieq Shihab (HRS) di dalam video yang viral: "Hadapi Pasukan Berani Mati Bela Jokowi 22 September”, Ini Pesan HRS...

Hak mereka yang namakan diri sebagai Pasukan Berani Mati, tapi jangan cari mati. Karena potensi dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu sangat besar sekali. Jadi, sebaiknya Jokowi keluarkan seruan agar jangan ada mobilisasi massa pada 22 September 2024.

Jika Jokowi tidak keluarkan instruksi untuk tidak mobilisasi massa pada 22 September 2024, berarti mobilisasi massa itu didukung dan atas persetujuan Joko Widodo selaku Presiden.

Jika mobilisasi massa 22 September itu terjadi, maka kemungkinan besar potensi konflik, benturan dan "perang saudara" bisa terjadi.

Kalau memang Jokowi mau mendesain perang saudara untuk mengamankan dirinya, sehingga jika itu terjadi, karena terjadi kericuhan nasional bisa menjadi alasan untuk menunda pelantikan presiden terpilih: Prabowo Subianto dan menjadi dalih Jokowi guna perpanjang kekuasaannya dengan alasan keadaan darurat.

Kalau dalam pikiran Jokowi seperti anggapan di atas, maka dari sekarang Jokowi sebaiknya mundur dan minta maaf untuk menyelesaikan sisa massa jabatannya hingga 20 Oktober 2024. Sehingga ini untuk mempermudah pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Kalau Jokowi tidak melarang mobilisasi massa pada 22 September, berarti Jokowi memang ingin memperparjang kekuasaannya dengan menciptakan huru-hara.

Supaya tidak dituduh sebagai dalam menggagalkan pelantikan Prabowo Subianto, maka Jokowi wajib melarang mobilisasi massa 22 September 2024.

Kalau Jokowi membiarkan mobilisasi massa maka sama saja dengan menyuruh. Dan yang paling bertanggung Jawab adalah Jokowi sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan.

Jokowi jangan cari penyakit deh. Penyakit yang sekarang sudah terlalu banyak. Jangan tambah penyakit lagi ya. Bisa berabe deh. Gawat tau. (*)