Jakarta, FreedomNews - Kementerian PPN/Bappenas mulai menyusun rencana Kerja pemerintah (RKP) 2025 yang bertemakan ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’. Salah satu indikator yang dibahas, yaitu soal penyaluran bantuan sosial atau bansos. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa Indonesia saat ini masih dihadapkan dengan banyak tantangan yang bersifat multidimensi yang perlu diatasi melalui kolaborasi lintas sektor.

“Pembangunan nasional masih dihadapkan dengan banyak tantangan multidimensi yang butuh penanganan secara holistik, kolaborasi lintas sektor untuk melakukan analisis yang komprehensif, kebijakan yang terintegrasi, serta pengendalian pembangunan sangat amat diperlukan,” katanya dalam Kick Off Meeting Penyusunan RKP 2025, Selasa, 12 Maret 2024. Dalam bahan paparan yang ditampilkan, salah satu tantangan yang masih perlu ditangani menurut Bappenas, yaitu di bidang perlindungan sosial.

Bappenas mencatat, akurasi dari program bantuan sosial masih rendah yang secara rata-rata baru mencapai 41,53%, diantaranya pada Program Sembako hanya sebesar 37,32%, Program Keluarga Harapan (PKH) 33,71%, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) hanya 53,76%. Di bidang kesehatan, Suharso mengatakan bahwa prevalensi stunting masih menunjukkan angka yang tinggi, sebesar 21,6% dan masih di atas level yang diharapkan oleh standar Bank Dunia.

“Meski telah menunjukkan penurunan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir, tapi kecepatan penanganan stunting harus tetap dilakukan sampai prevalensinya terus menurun,” jelasnya. Di bidang pendidikan, Bappenas mencatat bahwa kualitas pendidikan masih rendah, serta kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas. “Perencanaan wajib belajar 13 tahun menjadi tantangan yang harus dikawal bersama untuk memastikan kualitas pendidikan agar lebih baik untuk generasi muda Indonesia,” kata Suharso.

Selanjutnya, tantangan berikutnya adalah penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Suharso menjelaskan, sebagai bentuk pemenuhan layanan dasar bagi seluruh masyarakat, beberapa indikator infrastruktur relatif masih cukup rendah. “Untuk memenuhi layanan dasar air dan sanitasi pada 2023, akses air perpipaan baru mencapai 19,76%, akses sanitasi aman baru 4,2%, demikian juga dengan kemantapan jalan pada 2022 untuk jalan daerah baru 62,5%,” tutur Suharso.(dtf/keu)