Jakarta, FreedomNews - Kementerian Keuangan, yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan saat ini belum ada rencana burden sharing atau berbagi beban dengan pemerintah daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman mengaku belum ada pembahasan terkait rencana tersebut.

“Masih belum tau (bakal ada rencana burden sharing APBN dengan APBD pada 2025). Iya (belum ada pembahasan),” ungkapnya, Rabu, 13 Maret 2024. Skema _burden sharing _antara APBN dengan APBD sebelumnya telah terjadi pada 2022 dan 2023. Kala itu, keuangan negara berbagi beban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja negara yang didiprediksi meningkat signifikan terutama belanja bantuan sosial (bansos).

Untuk tahun depan pula, Luky menegaskan belum ada rencana penerapan penyaluran bansos melalui APBD seperti yang dilakukan sebelumnya. “Belum tau, belum ada pembahasan,” ujar Luky sambil berjalan menuju mobilnya. Menurut sumber Bisnis yang dekat dengan otoritas fiskal, menyebutkan bahwa pemerintah tengah mengkaji belanja perlindungan sosial agar menggunakan APBD. Berkaca dari 2023, salah satunya DKI Jakarta yang mengalokasikan anggaran senilai Rp10 triliun untuk bansos sebagai antisipasi penurunan pertumbuhan ekonomi.

Meski disebut Luky belum ada pembahasan, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani mendukung rencana ini untuk diimplementasikan. "Kami sangat mendukung adanya burden sharing yang proporsional antara pusat-daerah dalam APBN & APBD, khususnya dalam hal mengelola belanja bantuan sosial,” ujarnya, Selasa, 12 Maret 2024. Adapun, saat ini pemerintah tengah menyusun APBN 2025 yang diawali dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai landasan.

Asumsi makro untuk APBN 2025 pun mulai dirancang dengan defisit sebesar 2,45%-2,8%, kemudian inflasi berada pada rentang 1,5% hingga 3,5%. Di tengah kondisi global yang masih bergejolak, pemerintah mematok nilai tukar rupiah di level Rp15.000 hingga Rp15.400 per dolar AS. Untuk harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) senilai US$75 – US$85 per barel, lifting minyak mentah diperkirakan mencapai 583.000-605.000 barel per hari, dan lifting gas bumi berkisar antara 1 juta-1,04 juta barel per hari.(dtf/keu)