Jakarta, FreedomNews - Di tengah musim kampanye menjelang pemilihan presiden (Pilpres), program bantuan sosial alias bansos pangan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo akhirnya tetap berjalan. Adanya kekhawatiran dari berbagai pihak mengenai potensi politisasi program tersebut belum menghalangi realisasi di lapangan. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebut bahwa penyaluran bansos pangan berupa beras untuk periode Januari-Maret 2024 pun mulai dilakukan.

Airlangga menyerahkan bansos pangan secara simbolis kepada 5 keluarga penerima manfaat (KPM) serta meninjau langsung loket penyaluran di Kantor Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang difasilitasi oleh PT Pos Indonesia. Airlangga menyampaikan, bansos yang merupakan kelanjutan dari bantuan serupa pada 2023 tersebut sebagai bantalan dari dampak fenomena El Nino. Sementara hingga saat ini belum ada kabar kelanjutan dari bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.

“Kami masih memberikan bantuan beras yang 10 kilogram, nanti diupayakan sampai bulan Juni dan sekarang sudah diputuskan sampai bulan Maret. Dan bantuan langsung tunai ini nanti kami akan bahas dan laporkan kepada Bapak Presiden,” katanya dalam temu wicara di Cibinong, Sabtu (5/1/2024). Tercatat, total alokasi bantuan pangan pada 2024 untuk Kabupaten Bogor, yakni bagi 388.220 KPM dan Kota Bogor bagi 83.177 KPM sebesar 10 kilogram beras per KPM.

Adapun, fenomena El Nino pada dasarnya berdampak terhadap penurunan produktivitas hasil pertanian, termasuk tanaman pangan seperti padi. Anomali cuaca ini turut mempengaruhi stabilitas harga pangan di dalam negeri. Untuk mengantisipasi berbagai dampak kondisi tersebut bagi perekonomian domestik, pemerintah terus mengupayakan stabilitas harga serta menjaga tingkat konsumsi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan dari dampak kenaikan harga pangan.

Salah satu kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin yang rentan terhadap dampak kenaikan harga pangan yakni dengan penyaluran bantuan pangan beras yang juga berperan sebagai unsur penekan harga beras di tingkat konsumen dan menjaga inflasi nasional. “Bantuan pangan ini diberikan karena pengaruh El Nino. Jadi Pemerintah kasih 2 program yaitu bantuan langsung tunai dalam bentuk uang. Selain itu juga bantuan pangan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat,” jelasnya.

Sepanjang 2023, pemerintah telah menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk program Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) sebanyak 1.182.717 ton dan untuk Bantuan Pangan Beras sebesar 1.489.286 ton. Khusus untuk Provinsi Jawa Barat, penyaluran beras SPHP mencapai 106.316 ton dan Bantuan Pangan Beras mencapai 305.340 ton. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bantuan pangan beras tahap pertama yang disalurkan sejak April 2023 turut mendorong penurunan tingkat inflasi beras. Pascapenyaluran bantuan pangan beras tahap kedua yang dimulai kembali di September 2023, inflasi beras secara bulanan tercatat berada di 5,61% (month-to-month/mtm) dan pada Oktober 2023 turun menjadi 1,72% (mtm).(dtf/mkr)