Singapura, FreedomNews – Berbagai laporan media di Singapura menyebutkan bahwa pacuan kuda yang berlokasi di Kranji, akan ditutup tahun depan untuk selama-lamanya. Tindakan ini diambil karena negara kota itu sangat memerlukan lahan untuk perumahan.

Dikatakan, lahan yang tersedia untuk perumahan semakin langka. Sedangkan pasar properti semakin gencar. Ini antara lain disebabkan minat orang asing untuk membeli rumah di Singapura sangat tinggi.

Pacuan kuda Kranji telah berlagsung sekitar 180 tahun. Penutupan ini terpaksa dilakukan karena tidak ada lagi lahan kosong di negara kota yang luasnya hanya 730 kilometer persegi itu. Sebagai perbandingan, luas wilayah DKI Jakarta tercatat 660 kilometer persegi.

Menurut laporan Nikkei Asia, pacuan kuda Kranji tidak mungkin dipindahkan seperti yang terjadi pada 1998. Penutupan ini final dan total. Tempat pacuan yang disebut Turf Club itu memiliki lahan seluas 120 hektar.

Pemerintah Singapura mengatakan bahwa pacuan kuda semakin tidak diminati publik.

Selain lapangan pacuan kuda, lintasan balap Go Kart yang ada di Kranji juga akan digunakan untuk pembangunan rumah-rumah baru. Lahan pacuan kuda dan sirkuit Go Kart tersebut akan diserahkan kepada pemerintah pada 2027.

Pemerintah Singapura saat ini berpacu melawan waktu dalam upaya membangunan permukiman baru. Mereka juga harus secepat mungkin melakukan reklamasi.

Pembangunan perumahan akan terus menggerus lahan-lahan yang semula diperuntukkan bagi konservasi. Diperkirakan, kawasan “hutan” di negara pulau itu akan semakin terdesak oleh keperluan perumahan baru.

Reklamasi adalah cara yang juga dilakukan Singapura. Belum lama ini, pemerintah Indonesia menyetujui keinginan Singapura untuk membeli pasir dari berbagai lokasi di Kepulauan Riau.

Pasir ini diperlukan untuk membuat pulau reklamasi yang akan digunakan untuk perumahan. Kebutuhan perumahan naik tajam di negara yang berpenduduk sekitar 4.5 juta jiwa itu.

Sejak 2017, harga apartemen kondominium naik 40%, sedangkan harga sewa naik 50%. Penutupan pacuan kuda Kranji akan menyebabkan sekitar 800 orang kehilangan pekerjaan. (AU/Nikkei Asia)