Jakarta, FreedomNews - Para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak negara-negara untuk mempertimbangkan kembali keputusan penghentian pendanaan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), Minggu, 28 Januari 2024. PBB berjanji bahwa setiap staf yang ditemukan terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel akan dihukum dan memperingatkan bantuan untuk 2 juta warga di Gaza Palestina kini dipertaruhkan.

Sejauh ini, setidaknya sudah 9 negara, termasuk pendonor utama Amerika Serikat (AS) dan Jerman, telah menghentikan pendanaan untuk UNRWA setelah adanya tuduhan dari Israel bahwa belasan dari 13.000 stafnya di Gaza terlibat dalam serangan ke Israel, pada 7 Oktober lalu. Melansir Reuters, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan paham akan kekhawatiran yang terjadi, dan mengaku ngeri atas tuduhan terhadap UNRWA tersebut. "Saya sangat mengimbau kepada pemerintah yang telah menghentikan kontribusi mereka, setidaknya pertimbangkan untuk menjamin kelangsungan operasi UNRWA,” katanya.

Dia mengatakan bahwa tudingan itu dapat mencakup penuntutan pidana, sebuah langkah yang jarang terjadi di lembaga global tersebut. Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini juga mendesak negara-negara untuk mempertimbangkan kembali keputusannya sebelum UNRWA terpaksa menunda respons kemanusiaannya ke Gaza. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan bahwa lebih dari 26.000 orang telah terbunuh dalam serangan militer Israel melawan Hamas di Jalur Gaza.

Para pejabat bantuan mengatakan bahwa saat ini, aliran bantuan seperti makanan dan obat-obatan ke Jalur Gaza hanya sedikit dibandingkan dengan tingkat sebelum konflik, kematian akibat penyakit yang dapat dicegah serta risiko kelaparan semakin meningkat. Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza bergantung pada bantuan yang diberikan UNRWA, termasuk sekitar 1 juta orang yang melarikan diri dan berlindung dari pemboman Israel. Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan meminta semua negara donor untuk menghentikan dukungan ke UNRWA, dan menuntut penyelidikan mendalam atas keterlibatan seluruh pegawai UNRWA dalam serangan Hamas ke negaranya .(dtf/inter)