Jakarta, FreedomNews - Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) G20 pertama di bawah Presidensi Brasil menyoroti agenda-agenda perekonomian global terkini. Pertemuan ini dilaksanakan pada 28-29 Februari 2024 di Sao Paulo, Brasil. Untuk diketahui, tiga agenda President G20 Brasil di antaranya inklusi sosial dan pengentasan kelaparan, transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, dan reformasi tata kelola global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pertemuan pertama FMCBG tersebut mendiskusikan kebijakan ekonomi untuk mengatasi kesenjangan, perspektif global terhadap pertumbuhan, inflasi dan stabilitas keuangan, perpajakan internasional, sektor keuangan di abad 21, serta utang global dan keuangan berkelanjutan. Pada pertemuan ini, kata dia, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 belum berhasil menyepakati semua isu yang tertuang dalam draft Communique yang telah melalui tahapan negosiasi oleh para Deputi Menteri Keuangan pada 21-22 Februari 2024 dan pada 26-27 Februari 2024.

Pada dokumen Chair’s Summary FMCBG, disepakati bahwa pemulihan ekonomi akan lebih baik dari perkiraan, tetapi dengan prospek pertumbuhan jangka menengah yang masih terlihat lemah.Para Menteri Keuangan dan Gubernur juga menyadari risiko geopolitik akibat perang dan konflik terhadap perkembangan ekonomi dunia. “Tren dan guncangan global saat ini, seperti pandemi, perubahan iklim, teknologi digital, fragmentasi, dan proteksionisme perdagangan memperparah kesenjangan dan berdampak negatif bagi negara berpendapatan rendah, terutama bagi keluarga miskin, perempuan, dan daerah tertinggal,” kata Sri Mulyani, Jumat, 1 Maret 2024.

Selain itu, para Menkeu dan Gubernur berpandangan pentingnya melanjutkan upaya membuat bank-bank pembangunan multilateral (Multilateral Development Banks, MDBs) yang lebih baik, besar, dan efektif dengan merujuk pada capaian saat Presidensi Italia, Indonesia, dan India. Selain itu, dalam pembahasan juga didorong untuk segera mengimplementasikan 2 pilar perpajakan internasional (Two-Pillar Solution), utamanya untuk penandatanganan Konvensi Multilateral Pilar 1 pada akhir Juni 2024.

Selanjutnya, para Menteri dan Gubernur menganggap perlu untuk terus memperkuat upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, serta meningkatkan mobilisasi pendanaan untuk mendukung investasi infrastruktur dan transisi yang adil. (dtf /inter/ekon)