Jakarta, FreedomNews - Dinas keamanan SBU Ukraina mengaku telah mengungkap skema korupsi dalam pembelian senjata oleh oknum pejabat militer dengan total nilai sekitar US$40 juta. Pengumuman mengenai penipuan pengadaan massal, yang dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Ukraina, akan mendapat tanggapan besar di negara yang terkepung oleh invasi Rusia selama hampir 2 tahun. Perjuangan untuk memberantas korupsi yang mewabah masih menjadi isu utama ketika Ukraina terus berupaya untuk mendapatkan keanggotaan di Uni Eropa.

SBU mengatakan penyelidikan telah mengungkap pejabat Kementerian Pertahanan dan manajer pemasok senjata Lviv Arsenal, yang mencuri hampir 1,5 miliar hryvnia dalam pembelian peluru. Penggelapan tersebut, katanya, melibatkan pembelian 100.000 mortir untuk militer. "Menurut penyelidikan, mantan dan pejabat tinggi Kementerian Pertahanan serta pimpinan perusahaan afiliasi terlibat dalam penggelapan tersebut," ujar pihak SBU, Senin, 29 Januari 2024.

SBU mengatakan kontrak untuk perusahaan cangkang telah disepakati dengan Lviv Arsenal pada Agustus 2022 atau 6 bulan setelah perang, dan pembayaran dilakukan di muka, dengan sejumlah dana ditransfer ke luar negeri. Namun, tidak ada senjata yang diberikan, kata pernyataan itu, dan sebagian dana kemudian dipindahkan ke rekening luar negeri lainnya. Pernyataan itu mengatakan lima orang telah menjadi terduga tersangka pada tahap pertama dalam proses hukum Ukraina, baik di kementerian maupun pemasok senjata. Salah satu tersangka, katanya, ditahan ketika mencoba melintasi perbatasan Ukraina.

Korupsi di kalangan militer telah menjadi isu yang sangat sensitif di Ukraina karena Ukraina berupaya menjaga moral masyarakat di masa perang dan mengajukan tuntutannya untuk bergabung dengan 27 negara Uni Eropa. Menteri Pertahanan Oleksii Reznikov diberhentikan pada bulan September lalu karena berbagai kasus korupsi meskipun ia memiliki reputasi yang kuat dalam mewakili Ukraina dalam diskusi dengan sekutu Baratnya. Meskipun dia tidak dituduh melakukan korupsi secara pribadi, beberapa kasus menimpa militer di bawah kepemimpinannya, satu kasus terkait penyediaan makanan bagi pasukan, dan satu lagi terkait pengadaan pakaian yang sesuai untuk prajurit.(dtf/inter)