!Pada level lembaga independen KPK saja bebas diintervensi oleh Jokowi. Sudah tentu MK dan KPU dengan mudah dikendalikan. Tak heran, ambisi putra presiden, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Cawapres berjalan mulus.

Oleh: Faizal Assegaf, Kritikus

SKANDAL Presiden Joko Widodo intimidasi Ketua KPK demi lindungi koruptor kakap, terbongkar. Drama jahat itu terjadi di ruang gelap Istana. Tentang alur pemufakatan busuk Jokowi dalam kasus korupsi E-KTP.

Fakta kebejatan tersebut diungkap oleh bekas Ketua KPK, Agus Rahardjo. Dirinya mengaku sempat dipanggil dan dimarahin Presiden Jokowi karena membongkar korupsi besar mantan Ketum Golkar, Setya Novanto.

Satu per satu jejak hitam di gorong-gorong kekuasaan mulai dibocorkan. Para pihak yang sempat berada di jabatan strategis negara, kini saling menyodorkan kesaksian tentang bobroknya perilaku Jokowi.

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said dan juga Wakil Ketua KPK Alex Marwata telah membenarkan pernyataan Agus Rahardjo. Sementara Komisi III DPR, didesak untuk segera bertindak tegas pada Jokowi.

Polemik intervensi Jokowi tidak hanya di KPK. Tapi MK hingga KPU, Polri, Kejaksaan dan TNI, terus disoroti. Rakyat dibuat resah dan marah oleh praktik premanisme kekuasaan.

Jelas ini suatu kebiadaban bernegara. Mirisnya, parpol dan rakyat tak bersatu mencegah. Akibatnya penegakan hukum menjadi liar, kejahatan korupsi subur, beban utang negara meroket, potensi SDA bebas dirampok.

Pada level lembaga independen KPK saja bebas diintervensi oleh Jokowi. Sudah tentu MK dan KPU dengan mudah dikendalikan. Tak heran, ambisi putra presiden, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Cawapres berjalan mulus.

Pilpres sebagai sarana rakyat menghentikan praktik curang tersebut, jelas tersandera. Menjadi sulit melahirkan pemimpin yang amanah jika semua alat-alat negara sepenuhnya berada dalam kontrol Jokowi.

Solusi terbaik: 'Pemilu Tanpa Jokowi'. Sebab sangat terang Jokowi adalah aktor utama dalam kerusakan bernegara. Apa yang terjadi di MK, KPK dan sejumlah problem serius lainnya, sulit dipungkiri.

Bersatu hentikan premanisme kekuasaan! (*)