KAMI Lintas Provinsi sangat menyadari Indonesia saat ini dalam bahaya setelah sekian lamanya dikelola dan dikendalikan rezim Oligarki yang secara sistematis destruktif telah menyimpang dari tujuan negara sesuai UUD Negara RI Tahun 1945.

Oleh: Sutoyo Abadi, Sekretaris Jenderal KAMI Lintas Provinsi

SETELAH lama mengkaji, menimbang, dan mengamati dengan seksama akhirnya KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) Lintas Provinsi menjatuhkan pilihannya untuk mendukung AMIN.

Sekitar 50 orang pimpinan/presidium KAMI yang berasal dari 15 Provinsi menyampaikan sikapnya di Rumah Timnas AMIN (4/2/2024) di Jl. Brawijaya X Nomor 46 Jakarta, dan mereka diterima langsung diantaranya Co Captain Timnas AMIN Sudirman Said, dengan sangat senang menerima dukungan dari KAMI Lintas Provinsi.

Mereka berijtihad politik dengan tetap berpegang teguh pada Jati Diri KAMI untuk Menyelamatkan dan Menjaga Indonesia agar sesuai dengan Arah dan Tujuan Berbangsa dan Bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

KAMI Lintas Provinsi yang merupakan Gerakan Moral dari Aliansi Masyarakat Sipil, akan tetap konsisten menjadi Kekuatan Penyeimbang Kekuasaan dan Pemerintahan serta menjadi yang terdepan berjuang dan memberikan Kritik Konstruktif terhadap semua bentuk Penyelewengan Arah dan Tujuan Berbangsa dan Bernegara.

KAMI Lintas Provinsi sangat menyadari Indonesia saat ini dalam bahaya setelah sekian lamanya dikelola dan dikendalikan rezim Oligarki yang secara sistematis destruktif telah menyimpang dari tujuan negara sesuai UUD Negara RI Tahun 1945.

KAMI Lintas Provinsi mencermati lahirnya politik dinasti untuk melanggengkan kekuasaan dengan munculnya Cawapres dari salah satu Pasangan Calon Presiden terindikasi kuat telah melanggar konstitusi dengan figur jauh dari kualitas, kapasitas, dan kapabilitas sebagai Cawapres dan hal ini sangat berpotensi membahayakan negara.

Untuk hal tersebut KAMI Lintas Provinsi merasa ikut bertanggung menyelamatkan Indonesia pada Demokrasi Pemilihan Presiden 2024 yang harus dimenangkan oleh salah satu calon presiden yang mampu membawa dan mengeluarkan Indonesia dari kejahatan kekuasaan oligarki yang akan merusak dan menghancurkan negara.

Selanjutnya KAMI Lintas Provinsi berharap negara di tata ulang dan kembali ke format berbangsa dan bernegara sebagaimana telah digariskan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dengan penyempurnaan yang disesuaikan dengan tantangan dan perubahan zaman tanpa harus melemahkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa, dan Ideologi Negara.

Bahwa untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dalam proses mencari pemimpin melalui Pilpres 2024, KAMI Lintas Provinsi melakukan kajian terhadap rekam jejak dan Visi Misi para Paslon Presiden, serta melihat dan mencermati integritas, kapasitas, kapabilitas dan kompetensi maupun keberpihakan para Capres dan Cawapres pada pelaksanaan proses tiga kali debat Capres – Cawapres.

Sikap KAMI Lintas Provinsi dibacakan oleh Syafril Sjofyan selaku Koordinator Presidium KAMI JABAR yang berbunyi sbb; setelah mencermati dan mengkaji rekam jejak maupun Visi Misi Paslon Capres – Cawapres Nomor 01, yakni Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar yang secara mendasar ingin melakukan Perubahan secara Konsisten sangat dekat dan sejalan dengan Jatidiri maupun Visi dan Misi KAMI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut KAMI Lintas Provinsi dengan meminta Komitmen dan Janji Politik Capres Anies Rasyid Baswedan dan Cawapres Abdul Muhaimin Iskandar untuk:

1.Menempatkan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara menjadi Sumber dari Segala Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia secara konsekuen dan konsisten. Terutama mengenai keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta mencerdaskan bangsa.

2.Meluruskan format demokrasi Indonesia yang meletakkan kekuasaan Tertinggi Negara Republik Indonesia pada Kedaulatan Rakyat.

3.Menjalankan Tata Kelola Pemerintahan secara Transparan, Bersih dan Berwibawa yang mengutamakan (memprioritaskan) kepentingan dan keberpihakan pada rakyat.

4.Menegakkan Supremasi Hukum (Law Enforcement) dan HAM secara pasti dan seadil-adilnya, tegas, cermat, arif dan bijaksana sebagai wujud nyata dari prinsip kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintah (Equality Before The Law).

5.Bersungguh-sungguh memberantas semua bentuk tindak dan perilaku koruptif secara tegas dan cepat, mengembalikan marwah dan kewibawaan KPK seperti sebelumnya dengan meninjau kembali UU KPK.

6.Menghapus dan mencegah praktik Dinasti Politik, Oligarki Ekonomi dan Politik, Kleptokrasi, dan segala bentuk penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of Power).

7.Membatalkan/meninjau kembali semua Produk Hukum dan Perundang-undangan yang tidak berpihak kepada sebesar-besarnya kepentingan rakyat, antara lain UU Minerba, UU Omnibus Law, UU KPK, UU IKN, UU Kesehatan, UU KUHP, dll.

8.Tetap memberikan kewenangan otonomi daerah yang lebih luas dan pengelolaan sumber daya ekonomi daerah secara proporsional dan berkeadilan.

9.Menata peran dan fungsi TNI dan Polri sebagai aparat negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan supremasi sipil serta kedaulatan rakyat.

10.Tidak memberi peluang bangkitnya komunisme dan/ atau ideologi anti Pancasila lainnya, separatisme dan menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme serta upaya memecah belah masyarakat dengan kriminalisasi ulama, aktivis yang dan tokoh yang kritis, akan meninjau kembali UU ITE dan UU lama yang terkait.

KAMI Lintas Provinsi Menyatakan Sikap

Kesatu, Mendukung dan akan terus Berjuang untuk memenangkan Capres Anies Rasyid Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024.

Kedua, Meminta KAMI Kabupaten/ Kota dari setiap Provinsi serta seluruh organisasi dan tokoh personal deklarator maupun jejaring pendukung KAMI Lintas Provinsi yang selama ini telah berjuang untuk pemenangan AMIN, baik melalui bergabung dengan kelompok relawan yang telah terbentuk atau membentuk relawan sendiri, untuk terus konsisten dan semakin memperkuat perjuangannya.

Ketiga, Menyerukan semua jejaring KAMI Lintas Provinsi secara militan menjaga, memantau dan melaporkan semua bentuk indikasi kecurangan selama proses Pemilu Presiden berlangsung mulai dari masa kampanye sampai pada pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara. (*)