Kalau memang PDIP dan Anies Baswedan bisa bersama-sama berjuang di Jakarta, kita patut berterima kasih kepada Megawati dan PDIP, karena dengan begitu kita bisa melihat karakter kerakyatan yang dimiliki oleh PDIP.

Oleh: Isa Ansori, Kolumnis dan Akademisi, Tinggal di Surabaya, Dewan Penasehat Perhimpunan Bumi Putera Indonesia, Jawa Timur

TAMPAKNYA upaya pembajakan demokrasi tak henti paska Pilpres 2024. Betapa tidak Istana melalui Koalisi Indonesia Maju terus berusaha menjadikan semua daerah yang melaksanakan pilkada untuk berafiliasi pada Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Bahkan kalau perlu plus koalisi di luar mereka dibajak untuk memenangkan agenda pembusukan Demokrasi. Potret pembajakan itu terjadi hampir di semua daerah kabupaten kota maupun provinsi, sehingga di luar agenda yang diusung mereka, kalau perlu dihambat dan dihabisi.

Potret buram demokrasi tampak sekali terjadi di Jakarta. Meski Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota Negara, tapi Jakarta masih terlihat seksi untuk menopang kehidupan demokrasi Indonesia. Tak mudah memang melupakan Jakarta, meski sudah ada IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara, sehingga melihat kontestasi Pilgub Jakarta tak ubahnya melihat kontestasi Pilpres 2024.

Adalah Anies Baswedan, seorang tokoh muda, intelektual dan visoner. Anies muda adalah jelmaan sang kakek yang juga Pahlawan Nasional, bercita-cita membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan.

Berbeda dengan sang kakek yang melawan penjajah Belanda, Anies muda kini melawan penjajahan yang dilakukan oleh negara dengan kroni-kroni oligarki dan perampok uang negara. Anies adalah ancaman, sehingga Anies perlu dihambat, dan bahkan kalau perlu dihabisi karier politiknya.

Upaya untuk menghabisi karier politik Anies dan demokrasi yang sehat dimulai dengan melakukan operasi memecah Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar pada pilpres yang lalu. Koalisi yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS dan PKB, kini tak menyisakan sama sekali untuk agenda perubahan yang dibawa oleh Anies Baswedan.

PKB dan Nasdem terlebih dahulu meninggalkan Anies, konon kabarnya karena tekanan. Sehingga, pencalonan Anies sebagai calon Gubernur Jakarta yang sudah dideklarasikan, ditarik kembali untuk dipertimbangkan.

Menyusul PKS yang selama ini diyakini tahan terhadap tekanan dan intimidasi, tapi pada akhirnya juga kandas, karena kadernya merasa ditolak oleh Anies, dan kemudain merapat ke koalisi Istana, KIM Plus dengan imbalan kadernya, Suswono, dijadikan calon wakil gubernur berpasangan dengan Ridwan Kamil.

Pasangan Ridwan Kamil – Suswono (Rawon) untuk Jakarta yang didukung oleh Sembilan partai parlemen dan hanya menyisakan PDIP, bisa diduga adalah calon istana.

Momentum perjuangan nilai yang dibawa Anies mengembalikan amanah konstitusi UUD 1945, menciptakan ketertiban, perdamaian, keadilan sosial dan menegakkan keadilan menemui jalannya di Jakarta.

Perseteruan PDIP dengan Joko Widodo, lebih khusus antara Megawati dan Jokowi adalah jalan Tuhan membimbing Indonesia menemukan kembali demokrasi yang telah diperkosa. Nilai-nilai kerakyatan yang selama ini diklaim oleh PDIP menemukan muaranya di sosok Anies Baswedan.

Kekecewaan PDIP terhadap Jokowi, butuh saluran perlawanan. Bagi PDIP dan Anies Baswedan, Jokowi dan KIM Plus adalah rezim kontra reformasi. Mengapa? Karena Koalisi besar yang dibangun Jokowi adalah koalisi yang hanya melayani hasrat kotor Jokowi dan keluarganya untuk membangun politik dinasti. Hal itu jelas-jelas bertentangan dengan semangat reformasi, yaitu anti KKN.

Putusan MK Nomor 60 dan 70 yang memberi ruang semua partai politik dengan persyaratan yang ditentukan, dengan menurunkan elementary threshold dari 20% dan menyesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada disetiap kabupaten kota dan provinsi, memberi harapan baru bagi hidupnya lagi demokrasi.

PDIP yang awalnya sudah dikucilkan oleh Istana agar tak bisa menyodorkan calon tanpa koalisi, kini mempunyai harapan untuk bisa menyodorkan calonnya tanpa harus koalisi, sebab PDIP mempunyai kursi 14% di atas ketentuan antara 6.5% sampai 10%.

Pertemuan kepentingan nilai perjuangan guna menyelamatkan demokrasi dan berpihak pada rakyat, antara Anies Baswedan dan PDIP menemukan jalannya. Sehingga Anies dan PDIP bergerak cepat untuk bertemu dan menyelamatkan demokrasi Indonesia.

Pertemuan ini diibaratkan sebagai pertemuan Koalisi Menyelamatkan Jakarta, karena Anies meski tak berpartai, Anies didukung oleh masyarakat Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan berbagai survei yang menempatkan Anies di posisi tertinggi di antara calon-calon gubernur Jakarta yang lainnya.

Kontestasi pilgub Jakarta adalah kontestasi Koalisi Rakyat Jakarta yang bertujuan menyelamatkan Jakarta melawan Koalisi Kontra Reformasi, yang hanya mencoba melayani hasrat istana dan dinasti politik yang disuburkan oleh oligarki.

Kalau memang PDIP dan Anies Baswedan bisa bersama-sama berjuang di Jakarta, kita patut berterima kasih kepada Megawati dan PDIP, karena dengan begitu kita bisa melihat karakter kerakyatan yang dimiliki oleh PDIP.

PDIP mungkin merasa bersalah dengan menopang kekuasaan Jokowi dan memusuhi Anies selama ini, kini pada akhirnya, Megawati dan PDIP juga dikhianati.

Pertemuan Anies dan PDIP di kantor DPD PDIP Jakarta menjadi momentum menyelamatkan arah demokrasi Indonesia melalui Jakarta. Selamatkan Demokrasi Indonesia, selamatkan Jakarta dari jarahan koalisi kontra reformasi. (*)