Krisis kepartaian di Indonesia bisa ditata ulang hanya dengan jalan lahirnya kebijakan negara "stop oligarki terlibat langsung dalam kebijakan politik". Ini hanya bisa terjadi apabila Indonesia kembali ke Pancasila dan UUD 1945 Asli, jalannya hanya dengan Revolusi.

Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih

PELAKSANA Tugas (Plt) Ketum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita membeberkan, rincian jadwal pelaksanaan Rapimnas dan Munas XI partainya. Rapimnas dan Munas XI Golkar akan dilakukan pada Selasa (20/8/2024) pagi hingga malam hari.

Keputusan internal partai Golkar tersebut sudah terikat dengan skenario dari luar Golkar yang harus dilakukan dan pasti akan terjadi:

Pertama; Munas Golkar akan terjerat dengan transaksi pembelian suara yang sudah menjadi budaya dalam internal Golkar.

Kedua; Munas Golkar akan merubah AD/ART sesuai pesanan sponsor yang mengendalikan dari luar Golkar.

Ketiga; Agus Gumiwang hanya bertugas mengantar Gibran Rakabuming Raka, putera sulung dari Presiden Joko Widodo sebagai Ketum Golkar. Jika dalam kondisi darurat Bahlil Lahadalian akan menggantikan posisinya apabila Gibran gagal dalam kudeta merebut Ketum Golkar.

Skenario di atas sama artinya kudeta akan melumpuhkan Partai Golkar dalam kendali bandar dan bandit polotik dari luar.

Apakah kudeta Partai Golkar hanya untuk mengamankan Jokowi dan hanya untuk kepentingan dan dinastinya? Jawabnya jelas Tidak!

Kudeta Golkar dan mungkin akan merembet ke partai lain meluas dalam rangka memperkokoh kekuatan Taipan Oligarki, melalui Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Sasaran politiknya tetap sama dengan skenario taipan oligarki akan menerkam dan mengendalikan peran partai, dan Presiden Prabowo Subianto nantinya hanya akan dijadikan sebagai budak taipan oligarki.

Posisi Ketum Bahlil di Munas Golkar sangat berbahaya akan mengacak-acak Partai Golkar dari dalam.

Saran senior Golkar agar Munas dilaksanakan tetap sesuai siklusnya diabaikan, kekuatan dan pengaruhnya sudah lama rontok bersamaan dengan rontoknya Kino pengawal Golkar (MKGR - SOKSI - KOSGORO) dan ormas penyangga lainnya.

Krisis kepartaian di Indonesia bisa ditata ulang hanya dengan jalan lahirnya kebijakan negara "stop oligarki terlibat langsung dalam kebijakan politik". Ini hanya bisa terjadi apabila Indonesia kembali ke Pancasila dan UUD 1945 Asli, jalannya hanya dengan Revolusi.

Revolusi hanya terjadi apabila kerusakan negara sudah dirasakan menjadi musuh bersama rakyat Indonesia.

Kudeta Golkar dan rontoknya fungsi kepartaian di Indonesia masuk perangkap kekuatan kapitalis Taipan Oligarki adalah bagian dari proses yang sedang berjalan dan terjadi di Indonesia. (*)