Berikut yang potensial adalah mundurnya Naga dari kebersamaan. Berpindah majikan. PIK-2 ini menjadi titik rawan dan IKN yang akan belepotan. Jika Prabowo berani segera mengganti Kapolri dan Jaksa Agung, maka penghukuman Jokowi akan berlanjut.

Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

TELAH lama muncul desakan Joko Widodo untuk mundur dari jabatan Presiden RI, kemudian DPR/MPR dituntut untuk memakzulkan berdasar Pasal 7 A UUD 1945 namun hingga akhir jabatan 20 Oktober 2024 hal itu tidak terealisasi.

Di sisi lain kasus-kasus Jokowi terus diangkat bahkan melalui jalur hukum. Namun sepanjang Jokowi masih Presiden, semua bisa diatasi. Kekuasaan mampu mengendalikan hukum.

Upaya menghukum Jokowi atas dosa politik yang bertumpuk terus membentur. Nepotisme telah diadukan ke Bareskrim Polri, ijazah palsu berkali-kali di Pengadilan, KM 50 ditagih sebagai hutang, IKN simbol kesewenangan dan pemborosan, Rempang dilawan karena menggadai kedaulatan kepada RRC, PIK-1 dan PIK-2 Jokowi dan Pengusaha jahat merampas tanah rakyat, dan masih banyak kasus Jokowi sang Presiden yang tidak bermutu dan pantas ditangkap lalu diadili.

Setelah tidak menjabat, Jokowi terus ingin mempertahankan pengaruh dan mencari perlindungan. Untuk pengaruhnya, ia pegang Prabowo "Singa Sirkus"-nya dan titip "Anak Samsul"-nya. Berbagai Kepala Daerah juga hasil cawe-cawe. Ada jalur partai politik, konglomerat, aparat dan birokrat, ada pula jalur hukum. Semua menjadi jaringan bagi pengaruhnya.

Sementara serangan untuk menangkap dan mengadili Jokowi juga gencar. Ia harus berlindung. Tiga otoritas dijadikan tempat berlindung di samping awalnya adalah PDIP partai yang membesarkan. Ketiganya yaitu konglomerasi 9 Naga peliharaan dan ATM nya, Presiden Prabowo produk politiknya dan Kapolri-Jaksa Agung sebagai mesin hukumnya.

Penghukuman dimulai dengan pemecatan Jokowi dari keanggotaan PDIP SK Nomor 1649 untuk Jokowi, Nomor1650 untuk Gibran Rakabuming Raka dan 1651 bagi Bobby Nasution. Pemecatan resmi ini melegitimasi permusuhan Megawati Soekarnoputri dengan Jokowi. Meski dinilai terlambat tetapi lumayan juga sebagai awal dari penghukuman.

Berikut yang potensial adalah mundurnya Naga dari kebersamaan. Berpindah majikan. PIK-2 ini menjadi titik rawan dan IKN yang akan belepotan. Jika Prabowo berani segera mengganti Kapolri dan Jaksa Agung, maka penghukuman Jokowi akan berlanjut.

Bukan hal mustahil peristiwa tumbang dan larinya Bashar Assad terjadi pula pada Jokowi yang harus berlari-lari menghindari kejaran rakyat yang marah kepadanya. Prabowo pun tidak bisa berlama-lama untuk melindunginya.

Jokowi adalah penjahat dan perusak negara. (*)