Jakarta, FreedomNews – Gelombang keresahan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa kian membesar, menyerukan aksi nasional untuk menangkap dan mengadili Presiden Joko Widodo.

Aksi ini dipicu oleh meningkatnya kasus korupsi, nepotisme, dan ketidakadilan yang merajalela di bawah pemerintahan Jokowi. Berdasarkan data Transparency International Indonesia, indeks persepsi korupsi Indonesia merosot ke angka 34, sebuah sinyal kuat bahwa negara ini tengah berada di jurang kehancuran.

Isu yang menghebohkan publik adalah gaya hidup mewah salah satu anak Presiden Jokowi, yang tergolong generasi Z, dengan menyewa pesawat jet pribadi Gulfstream 650ER seharga miliaran rupiah, sementara di sisi lain rakyat terjebak dalam kesulitan ekonomi.

Aksi ini dinilai sebagai bentuk kekejaman yang dilakukan oleh Dinasti Politik yang dibangun di sekeliling kekuasaan Jokowi. Ironisnya, data terkini menunjukkan bahwa 9,89 juta generasi Z di Indonesia masih menganggur dan sulit mengakses pendidikan yang layak, meskipun janji tersebut pernah diucapkan rezim saat kampanye.

Dinasti politik yang semakin kuat dianggap sebagai akar masalah. Para penguasa tidak lagi bertindak untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk memperkaya diri dan keluarga mereka. Fenomena ini tidak hanya menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin, tetapi juga mencerminkan pemerintahan yang kleptokratik.

Praktik suap, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang di lingkaran kekuasaan Jokowi sulit dibantah oleh logika publik. Demokrasi yang seharusnya menjadi tulang punggung negara justru dirusak oleh kekuasaan yang menyimpang. Para ilmuwan menyebut situasi ini sebagai autocratic legalism—pemerintahan otoriter yang berlindung di balik legalitas hukum.

Runtuhnya Demokrasi dan Penindasan Rakyat

Beberapa peristiwa hukum yang menegaskan kesimpulan ini antara lain revisi UU KPK pada 2019, lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 2020, hingga keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tahun 2023 yang memberikan jalan mulus bagi putra mahkota. Langkah-langkah ini semakin memperburuk wajah demokrasi Indonesia.

Rezim Jokowi dinilai tidak segan-segan melakukan represi terhadap kelompok yang menentang, mulai dari akademisi, mahasiswa, buruh, petani, hingga aktivis lingkungan.

Kasus-kasus pelanggaran HAM juga tidak dituntaskan, bahkan semakin bertambah. Manipulasi terhadap pemilu Februari 2024 menjadi titik kritis dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Peraturan MA Nomor 23/P/HUM/2024 yang mengatur batas usia calon kepala daerah juga dinilai sebagai upaya memberikan karpet merah bagi adik putra mahkota, meskipun akhirnya digagalkan oleh MK.

Atas dasar masalah yang semakin parah itulah, para aktivis mahasiswa se-Jawa tidak tinggal diam. Mereka menyerukan perlawanan terhadap rezim yang korup dan juga telah mengkhianati semangat proklamasi serta Pembukaan UUD 1945.

Perlawanan Terhadap Oligarki

Dalam wawancara yang digelar di Kafe Bjorn, Senayan, pada Sabtu, 7 September 2024, sejumlah perwakilan mahasiswa menyampaikan pendapat mereka mengenai situasi yang semakin genting.

Dean, mahasiswi asal Solo, menegaskan, “Peristiwa pelanggaran HAM, tindakan represif aparat, dan manipulasi konstitusi menjadi alasan kuat bagi kami untuk menyerukan masyarakat supaya mengadili Presiden Jokowi. Kami berharap Jokowi kembali ke Solo sebagai rakyat biasa, karena sebagai orang Solo, kami malu dengan kelakuannya yang seolah menjadi ‘Raja Jawa’ dengan membangun dinasti politik.”

Sementara itu, Tri Yuliantoro, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengutarakan pendapatnya.

“Peringatan darurat yang kemarin beredar menunjukkan bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Jokowi meninggalkan warisan utang besar, masalah agraria tak terselesaikan, pelanggaran HAM tak diusut tuntas, dan konstitusi diutak-atik. Kami akan terus menyerukan penangkapan dan pengadilan bagi Presiden Jokowi,” katanya.

Menegakkan Keadilan dan Demokrasi

Seruan untuk menangkap dan mengadili Presiden Jokowi merupakan bentuk protes keras ke rezim yang dinilai gagal menjaga integritas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Para aktivis mahasiswa se-Jawa berkomitmen untuk terus mengawal demokrasi Indonesia dan (akan) melawan segala bentuk penyimpangan kekuasaan.

Aksi ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan bagi generasi muda dan seluruh rakyat Indonesia untuk menuntut keadilan, kebenaran, dan perubahan demi masa depan bangsa yang lebih baik. (Mth/*)