Yogyakarta, FreedomNews – KIB bersama BEM Se-Yogyakarta gelar Mimbar Kerakyatan bertajuk Menegaskan Kedaulatan Rakyat di Menara Coffe, Jl Marlioboro Yogyakarta, Rabu (20/12/2023).

Andrianto Andri, akrivis KIB (Kuning Ijo Biru) mengatakan, event KIB bersama BEM se-Yogyakarta ini sudah berulangkali sebelum masa kampanye.

“Mimbar Rakyat BEM se-Yogyakarta ini untuk mendinamisasi mahasiswa peduli terhadap event pemilu yang sangat menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan,” ungkap Andrianto Andri.

“Sejauh ini BEM Se-Yogyakarta sangat kritis dengan share input dari narsum KIB,” tambahnya.

“Respon BEM sangat oke yang tadinya skeptis, kini dengan kehadiran KIB membuka spirit khitah mahasiswa bergerak di garis rakyat,” tegas Andrianto Andri. Ia mengemukakan, KIB memberikan voeding, kini saatnya Mahasiswa tampil sebagai agent of social change.

Andrianto Andri mengungkapkan bahwa BEM se-Yogyakarta akan konsolidasi terus menerus untuk membangkitkan memori publik akan bahaya bila Pilpres 2024 akan terjadi kecurangan massif untuk memenangkan paslon tertentu. “Mereka siap gelorakan kembali Reformasi,” pungkasnya.

Kolaborasi KIB bersama BEM se-Yogyakarta itu antara lain diikuti oleh BEM dari UGM, UMY, UPN Veteran, Janabadra, UII, dan lain-lain.

Acara dimulai Pidato Reffly Harun yang juga alumni Fakultas Hukum UGM, menyoroti kebebasan demokrasi yang semakin tergerus, karena mudahnya Rezim Joko Widodo penjarakan orang yang kritis.

Jika rezim berganti semua produk hukum anti demokrasi seperti UU ITE, UU Nomor 1/1946 harus dievaluasi. “Tentu bila pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar yang bisa lakukan,” ungkap Reffly Harun.

Sementara, mantan Komisonir KPK Saut Situmorang menyebut soal kemunduran pemberantasan korupsi. Akibatnya Ekonomi jadi merosot tajam, karena kehilangan kepercayaan investasi. “Indeks persepsi korupsi yang buruk harus ada pergantian rezim yang pro pembrantasan korupsi,” ujarnya.

Bagi Saut Situmorang, hanya AMIN (Anies – Muhaimin) yang bisa lakukan pemberantasan korupsi yang komprehensif.

Habil Marati, Koordinator KIB menyoroti masalah kerusakan tata bernegara manakala saat terjadi Amandemen tanpa persetujuan Rakyat melalui Referendum.

Padahal Fungsi DPR/MPR sebelum amandemen UUD 1945 pada 2002 sudah bagus, yakni: 1. Mengangkat dan Melantik Presiden dan Wakil Presiden; 2. Menetapkan GBHN; 3. Membuat UU.

“Akibat Amandemen negara menjadi liberal dan kapitalistik, akibatnya SDA dikuasai para Oligarki. Biaya politikpun makin mahal, pemilu tahun 2024 yang habiskan Rp 67 triliun sangat tidak korelatif dengan kebutuhan rakyat,” tegas Habil Marati.

“Jika AMIN menang maka tugas utamanya harus wujudkan kembali tata kelola bernegara sesuai UUD 1945,” lanjutnya.

Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyatakan, Jokowi tidak melanggar konstitusi tapi melanggar UU Perlindungan Anak karena memaksaan puteranya, Gibran Rakabuming Raka, untuk jadi Cawapres.

“Lebih buruknya memanipulasi MK, sehingga prosedural melolosan Gibran jadi Cawapres. Di mata internasional, Jokowi sudah dianggap Oteriterian. Bahkan, semua produk politik dan ekonominya hanya memenuhi kepentingan Oligarki,” ungkap Rocky Gerung.

Rocky Gerung mengajak Mahasiswa untuk tidak lagi jatuh dalam cengkraman rezim Jokowi dengan tidak mendukung Pelanjut Jokowi.

Acara yang diikuti ratusan Mahasiswa berlanjut dengan dialog kritis. Acarapun diikuti personal KIB yang memulai keliling dari Demak, Solo, yakni Prof Anwar Sanusi, Yasin Kara, Andrianto Andri dll. (mth/*)