Jakarta, FreedomNews – Poros pendukung bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) hingga saat ini, di atas kertas paling kuat menghadapi pemilihan presiden (pilpres) 2024. KIM mendapatkan dukungan empat partai politik berjumlah 261 kursi di DPR atau 45,39%.

“Bergabungnya Partai Demokrat menggantikan posisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahad malam, sedikit menurunkan kekuatan koalisi pendukung Prabowo. Namun komposisi koalisi ini tetap lebih unggul daripada koalisi pendukung Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo,” kata Analis Komunikasi Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting di Jakarta, Ahad malam (18/9/2023).

Menurut Selamat Ginting, Demokrat memiliki 54 kursi (9,39%), sedangkan PKB memiliki 58 kursi (10,09%) di DPR. Sebelumnya PKB bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo. Sebaliknya Demokrat sebelumnya berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pendukung Anies Baswedan.

Sehingga, lanjut Ginting, terjadi penurunan empat kursi di DPR dalam KIM. KIM didukung empat partai politik, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Demokrat. Selain itu juga ada Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora).

Sedangkan KPP yang mengusung capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memiliki 167 kursi di DPR (29,05%). Mereka didukung Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan PKB. Sementara koalisi pendukung Ganjar Pranowo terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki 147 kursi (25,56%).

Prabowo dan SBY

Selamat Ginting mengemukakan, bergabungnya Demokrat ke koalisi pendukung Prabowo, tidak bisa dilepaskan dari hubungan pertemanan antara Prabowo dengan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sejak sama-sama menjadi taruna AKABRI Darat (Akmil) pada 1970.

“Seperti reuni Akmil dan mendapatkan dukungan dari seniornya, Wiranto dan Agum Gumelar pada saat bergabungnya secara resmi Demokrat ke koalisi pendukung Prabowo,” ujar Ginting.

Menurutnya, Letjen (Purn) Prabowo dan Jenderal (Purn) SBY sama-sama masuk Akmil pada 1970. Namun SBY lulus pada 1973, sedangkan Prabowo lulus pada 1974. Sementara seniornya, Jenderal (Purn) Wiranto dan Jenderal (Purn) Agum Gumelar, lulusan Akmil 1968.

“Saat HUT Pepabri (Persatuan Purnawirawan ABRI) beberapa waktu lalu, sudah terlihat komunikasi politik yang dibangun SBY dengan Prabowo dan disaksikan Wiranto, Agum, serta Hendropriyono. Itu sudah tanda-tanda Demokrat condong mendukung Prabowo dan ternyata benar,” kata Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas.

Namun hingga kini, lanjut Ginting, KIM belum juga memutuskan siapa yang akan menjadi bakal cawapres Prabowo. Saat ini Erick Thohir yang disorongkan PAN, menjadi bakal cawapres paling kuat di antara nama-nama lain, seperti Airlangga Hartarto, Ridwan Kamil, maupun Mahfud MD.

“Dinamika politik terus bergerak cepat. Jika Golkar tidak diberikan posisi sebagai bakal cawapres, bukan tidak mungkin Golkar akan meninggalkan koalisi pendukung Prabowo. Jadi situasi politik masih berlangsung dinamis,” pungkas Ginting. (mth/*)