Semarang, FreedomNews – Universitas Diponegoro (Undip) hari ini memperkuat sikap prihatin perguruan tinggi terhadap situasi politik yang makin panas. Para guru besar, dosen, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas papan atas yang berkampus di Semarang itu, siang tadi, Rabu (7/2/2024) menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi politik yang semakin memanas saat ini.

Pada poin ke-5 dalam pernyataan lima poin yang dibacakan oleh Prof Dr M Nur DEA itu, para sivitas akademika UNDIP meminta agar rakyat tidak tinggal diam melihat kerusakan etika dan moral yang terjadi dalam kehidupan berdemokrasi. Mereka menyinggung isu intimidasi yang dialaminya oleh berbagai pihak yang bertujuan untuk memenangkan paslon pilpres tertentu.

“Kami meminta kepada penyelenggara negara untuk memastikan agar pesta demokrasi berjalan aman dan damai tanpa intimidasi dan ketakutan,” kata Prof M Nur di depan para wartawan dan sivitas akademika Undip.

Kalangan kampus Undip menilai kondisi demokrasi saat ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Malahan mereka melihat demokrasi di Indonesia sedang mengalami kemunduran. Para guru besar menegaskan pula tentang degradasi demokrasi secara terang-terangan.

“Perusakan etika dan moral dalam berdemokrasi telah mencapai titik nadir,” kata pernyataan yang dibacakan di halaman kampus Undip dan dihadiri oleh sejumlah guru besar terkemuka Undip.

“Untuk itu, kami mendesak pemerintah untuk kembali menjunjung tinggi etika dan moral guna menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari potensi kerusakan yang lebih parah,” kata Prof M Nur yang mendapat kehormatan untuk membacakan pernyataan sikap Undip itu.

Pernyataan sikap sivitas akademika Undip ini menambah daftar panjang perguruang tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang menyampaikan keprihatinan melihat arah demokrasi yang semakin mencemaskan. Belakangan ini, tindakan mencolok yang dilakukan oleh para penguasa semakin meresahkan kalangan guru besar, dosen, dan mahasiswa.

Sejauh ini, sudah tercatat hampir 50 perguruan tinggi yang telah menyampaikan pernyataan sikap terkait perkembangan politik, khususnya tentang pilpres yang dianggap sedang diarahkan untuk memenangkan paslonpres yang terimbas langsung pelangaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK).

Diantara yang telah menyampaikan pernyataan terbuka termasuk UGM, UI, Unpad, ITB, IPB, Unhas, USU, Unand, dan sebagainya. Mereka itu ada yang menyampaikan resmi sebagai kelompok guru besar universitas, tetapi juga ada yang menyampaikan atas nama pribadi.

Para guru besar USU, sebagai contoh, menyampaikan pernyataan mereka tidak atas nama universitas. Ini terjadi karena pimpinan universitas mengeluarkan larangan.

Seorang sumber di USU mengatakan kepada Freedom News, Rektor Prof Dr Muryanto Amin secara tegas melarang para guru besar mengatasnamakan USU. Akhirnya mereka berkumpul dalam jumlah yang tak banyak sore hari, Senin (5/2/2024) di depan Gedung Pancasila.

Asyari Usman