Medan, FreedomNews – Aksi protes pemilu curang kembali berlangsung di Medan, Jumat (8/3/24). Kali ini, massa berkumpul di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol.

Seorang aktivis demokrasi, Misalaini Suci, mengatakan dalam orasinya bahwa rakyat akan menerima apa pun hasil Pilpres 2024 sepanjang dilaksanakan dengan jujur dan adil.

Mislaini mengatakan, rakyat harus melawan kezaliman rezim Joko Widodo yang memaksakan kehendaknya demi membentuk dinasti politik. Rakyat, kata Mislaini, akan melawan dinasti yang dirancang oleh Jokowi.

“Indonesia ini bukan milik Jokowi. Negara ini milik rakyat,” ujar Mislaini.

Aktivis yang selalu bersemangat itu walaupun usianya sudah lebih 70 tahun, menegaskan Jokowi tidak layak melanjutkan masa jabatannya.

“Setuju Jokowi dilengserkan?” tanya Mislaini di depan massa pengunjuk rasa. Serentak dijawab, “Setuju…”

Sebelumnya, Ustad Mukhlis, juga seorang aktivis pro-dekokrasi lainnya, menyayangkan sikap para petugas keamanan, termasuk aparat kepolisian, yang diperhatikannya tidak ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika para demonstran sedang menyanyikannya bersama.

Ustad Mukhlis mempertanyakan mengapa para petugas keamanan tak ikut menyanyikan Indonesia Raya. Sebab, kata dia, di mana pun juga semua orang harus menghormati lagu kebangsaan kita itu ketika dilantunkan secara resmi di acara apa pun juga.

Pada Kamis (7/2/2024) puluhan Ulama dan Kiai mendatangi Kantor DPRD Jawa Timur di Surabaya menolak hasil Pemilu dan Pilpres Curang. "Saya saat ini di DPRD Jatim menyampaikan aspirasi menolak pilpres curang," kata KH Abdul Malik Said dari Sidoarjo kepada Freedom News.

Sementara itu, di Jakarta, aksi protes melawan pemilu curang berlangsung di depan gedung DPR RI dan Silang Monas, hari ini (Jumat, 8/3/2024). Aksi demo di ibukota diikuti puluhan ribu massa yang tergabung dalam Koalisi Naaional Penyelamat Demokrasi (KNPD).

Para pengunjuk rasa menuntut agar DPR melaksanakan Hak Angket untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan pemilu dan pilpres. Diperkirakan, mayoritas anggota DPR akan menyerujui penggunaan Hak Angket yang bisa mengungkap secara terbuka rencana dan tindakan pencurangan pemilu itu, khususnya pilpres.

Polda Metro Jaya menurunkan lebih 2,600 personel untuk menjaga keamanan aksi protes. (*)

Asyari Usman