Jakarta, FreedomNews - Jarak elektabilitas Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo semakin melebar dalam jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) Denny JA.

Survei yang dilakukan pada tanggal 3 - 15 Juli 2023. Selain survei dengan metode kuantitatif, LSI Denny JA juga memperkaya informasi dan analisa dengan metode kualitatif, seperti analisis media, 𝘪𝘯-𝘥𝘦𝘱𝘵𝘩 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘪𝘦𝘸, 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘳𝘵 𝘫𝘶𝘥𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 dan 𝘧𝘰𝘤𝘶𝘴 𝘨𝘳𝘰𝘶𝘱 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘶𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯 .

"Kini, di bulan Juli 2023, jarak elektabilitas Prabowo Subianto vs Ganjar Pranowo mencapai double digit (10.4%). Elektabilitas Prabowo sebesar 52%. Elektabilitas Ganjar sebesar 41.6%," demikian hasil survei LSI Denny JA, yang diumumkan di Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.

Dari tracking survei tahun 2023 bulan Januari, Mei, Juni, Juli bisa terlihat tren elektabilitas bakal calon presiden (Bacapres) jika dilakukan head to head, Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo. Prabowo menanjak. Sedangkan elektabilitas Ganjar turun-naik.

Bulan Januari 2023, elektabilitas Prabowo 38.5%.Mei naik menjadi 44.5%. Juni naik kembali menjadi 50.4%, dan Juli juga naik menjadi 52%.

Elektabilitas Ganjar pada Januari 2023 sebesar 43.1%. Mei turun menjadi 38.1%. Bulan Juni2023 berhasil 𝘳𝘦𝘣𝘰𝘶𝘯𝘥 menjadi 43.2%. Akan tetapi bulan Juli turun menjadi 41.6%.

Menurut LSI, setidaknya ada dua dua hal yang menyebabkan jarak elektabilitas Prabowo dan Ganjar melebar. Pertama, empat blunder Ganjar + Mega. Kedua, dua gerakan cantik Prabowo. Itu gabungan antara blunder Ganjar dan PDIP dengan manuver Prabowo sendiri.

Mengapa disebut blunder? Dalam riset ini, blunder diistilahkan untuk tindakan yang mengurangi tingkat elektabilitas capres. Sedangkan langkah cantik untuk manuver yang menambah elektabilitas capres.

𝘽𝙡𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧 𝙥𝙚𝙧𝙩𝙖𝙢𝙖, 𝙬𝙖𝙬𝙖𝙣𝙘𝙖𝙧𝙖 𝙂𝙖𝙣𝙟𝙖𝙧 𝙢𝙚𝙣𝙤𝙣𝙩𝙤𝙣 𝙫𝙞𝙙𝙚𝙤 𝙥𝙤𝙧𝙣𝙤.

Wawancara Ganjar dengan Deddy Corbuzier yang menyatakan apa salahnya menonton video porno selaku orang dewasa, segera menyebar dan viral kembali menjelang pemilu presiden 2024. Itu video lama yang diangkat kembali.

Publik yang menyatakan kurang wajar/tidak wajar sama sekali terhadap capres yang suka menonton video porno mencapai 86.1%.

Ketidaksukaan publik terhadap video porno, selain karena alasan agama, bisa juga disebabkan karena banyak berita ahli yang menyatakan menonton video porno merusak kesehatan.

Ganjar menyebutkan pernyataannya soal video porno itu dipenggal. Akan tetapi, banyak media memberitakan berbeda. Contohnya, adalah pemberitaan di Tempo.co pada tanggal 4 Desember 2019.

Di artikel berita tersebut, bahkan menjadi judul, “Ganjar Pranowo :Kalau Saya Nonton Film Porno, Salahnya di Mana?”

Rakyat terlanjur mempercayai pernyataannya Ganjar yang menyatakan ia suka menonton film porno.

Soal Ganjar mengaku menonton video porno bahkan kini dijadikan sayembara nasional. Wanita Perisai sebagai pemrakarsa sayembara nasional ini menyatakan, isu menonton pornografi jangan dianggap sepele.

Para tokoh dan segmen yang tak suka Ganjar Pranowo menemukan satu isu sensitif untuk dikampanyekan: Blunder Ganjar soal pernyataannya untuk menonton video porno.

Di internet, maraknya isu ini terlihat dari banyaknya potongan video wawancara Ganjar dengan Deddy Corbuzier yang Ganjar menyatakan: “Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Saya dewasa.” Beramai-ramai tokoh lain berkomentar, termasuk tokoh agama yang mengecam.

Di satu sisi, Ganjar menyatakan sebuah kejujuran. Hal yang biasa terjadi jika orang dewasa pernah menonton video porno.

Namun seorang tokoh yang kini menjadi Capres 2024 yang diusung PDIP menyatakan kejujuran soal nonton video porno di publik itu kontroversial. Para lawannya dengan mudah menyatakan: “Tak apa kita menonton video porno. Itu Pak Ganjar saja yang menonton video porno bisa jadi capres kok.”

𝘽𝙡𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧 𝙠𝙚𝙙𝙪𝙖 𝙖𝙙𝙖𝙡𝙖𝙝 𝙡𝙖𝙗𝙚𝙡 𝙥𝙚𝙩𝙪𝙜𝙖𝙨 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙖𝙞.

Megawati menyebut presiden (capres Ganjar) adalah petugas partai. Megawati berulang-ulang mengatakannya kepada rakyat, terutama di hadapan pengurus dan simpatisan PDIP. Dulu ia katakan itu untuk Presiden Jokowi. Kini ia katakan untuk Capres Ganjar.

Di satu sisi, istilah petugas partai itu separuh benar. Capres memang tokoh yang ditugaskan oleh partai.

Tapi jika sudah menjadi presiden, lalu presiden masih dipersepsikan sebagai petugas partai, ini memberi kesan partai politik lebih tinggi dibandingkan lembaga presiden. Atau seorang presiden seolah bawahan atau petugas dari ketua umum partai yang mencalonkannya. Ini yang salah dan fatal.

Rakyat tidak suka dengan istilah presiden petugas partai. Rakyat yang tidak setuju presiden disebut petugas partai mencapai 69.9%.

Presiden memang sejatinya bukan merupakan petugas partai dan bukan bawahan ketua umum partai. Prinsip demokrasi modern menyatakan ketika menjadi presiden, kesetiaan seorang pemimpin kepada bangsa dan negara, bahkan jika itu bertentangan dengan kepentingan partainya.

𝘽𝙡𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧 𝙠𝙚𝙩𝙞𝙜𝙖, 𝙗𝙖𝙩𝙖𝙡𝙣𝙮𝙖 𝙥𝙞𝙖𝙡𝙖 𝙙𝙪𝙣𝙞𝙖 𝙁𝙄𝙁𝘼 𝙐-𝟮𝟬.

Ganjar dipersepsikan ikut membuat batal Piala Dunia FIFA U-20. Ganjar menjadi tokoh paling tinggi yang disalahkan atas batalnya piala dunia U-20. Sebesar 16.6% menyalahkan Ganjar.

Beberapa pihak sebenarnya sudah mengklarifikasi. Batalnya Piala Dunia U 20 tak berhubungan dengan ketidaksetujuan Ganjar atau tokoh PDIP lainnya. FIFA memiliki alasan berbeda. Namun opini publik terbentuk yang merugikan Ganjar Pranowo.

𝘽𝙡𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧 𝙠𝙚𝙚𝙢𝙥𝙖𝙩, 𝙂𝙖𝙣𝙟𝙖𝙧 𝙙𝙞𝙖𝙣𝙜𝙜𝙖𝙥 𝙘𝙖𝙬𝙚-𝙘𝙖𝙬𝙚 “𝙢𝙚𝙣𝙚𝙜𝙪𝙧” 𝙋𝙅 𝙂𝙪𝙗𝙚𝙧𝙣𝙪𝙧 𝘿𝙆𝙄 𝙅𝙖𝙠𝙖𝙧𝙩𝙖.

Komentar yang muncul dalam analisa kualitatif misalnya, Ganjar dianggap berlagak seperti Presiden ketika ia menelepon Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan keluhan pedagang Pasar Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Sekali lagi, Ganjar Pranowo juga sudah memberikan penjelasan. Ia hanya menyampaikan keluhan dari warga yang ia jumpai. Apa salahnya?

Tapi di era menjelang Pemilu Presiden, langkah seorang capres akan selalu menjadi sorotan.

Mayoritas publik menganggap Ganjar, sebagai sesama Gubernur, tak seharusnya menyampaikan keluhan ke Pj Gubernur DKI Jakarta. Sebanyak 74.7% menganggap Ganjar tak pantas menyampaikan keluhan itu. Hal ini karena “cawe-cawe” Ganjar terhadap Pj Gubernur DKI Jakarta tersebut terpublikasi.

Di sisi lain, dua langkah cantik Prabowo ikut memperlebar elektabilitas 𝘩𝘦𝘢𝘥-𝘵𝘰-𝘩𝘦𝘢𝘥 dengan Ganjar.

𝙇𝙖𝙣𝙜𝙠𝙖𝙝 𝙘𝙖𝙣𝙩𝙞𝙠 𝙥𝙚𝙧𝙩𝙖𝙢𝙖: 𝙋𝙧𝙖𝙗𝙤𝙬𝙤 𝙙𝙖𝙣 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣 𝙅𝙤𝙠𝙤𝙬𝙞 𝙨𝙚𝙢𝙖𝙠𝙞𝙣 𝙖𝙠𝙧𝙖𝙗.

Ini juga membentuk pikiran publik bahwa dukungan Jokowi mengarah ke Prabowo di Pilpres 2024. Ini masa di mana Jokowi masih populer. Ibarat pepatah menyatakan, jika kita dekat dengan bau harum, kita akan ikut harum.”

Data survei juga memperlihatkan pergeseran pemilih yang puas terhadap Jokowi dari Ganjar ke Prabowo. Januari dan Maret 2023, Ganjar unggul di pemilih yang puas terhadap Jokowi. Namun di Juni dan Juli 2023, Prabowo unggul di pemilih yang puas terhadap Jokowi.

𝙇𝙖𝙣𝙜𝙠𝙖𝙝 𝙘𝙖𝙣𝙩𝙞𝙠 𝙠𝙚𝙙𝙪𝙖: 𝙨𝙤𝙨𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖𝙨𝙞 𝙋𝙧𝙖𝙗𝙤𝙬𝙤 𝙨𝙤𝙖𝙡 𝙠𝙤𝙢𝙞𝙩𝙢𝙚𝙣𝙣𝙮𝙖 𝙪𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙖𝙣𝙜𝙠𝙖𝙩 𝙠𝙚𝙨𝙚𝙟𝙖𝙝𝙩𝙚𝙧𝙖𝙖𝙣 𝙧𝙖𝙠𝙮𝙖𝙩.

Dalam banyak kesempatan Prabowo menyebutkan lima program ekonomi rakyat yang akan ia perjuangkan. Selain itu, para relawannya ikut menyebarkan billboard Prabowo: “Tegas, Sejahterakan Rakyat” di banyak kabupaten.

Isu yang diangkat Prabowo juga sesuai dengan harapan rakyat. Lima Program Ekonomi Rakyat: terjangkau hingga gratis, untuk pendidikan, biaya kesehatan, perumahan, sembako (sembilan bahan kebutuhan pokok), dan biaya pinjaman dana usaha disukai publik sebanyak 83.5%. Ada juga yang tidak menyukai program ini, tetapi angkanya sangat kecil di angka 1.1 pesen saja.

Prabowo sudah sejak lama dikenal dengan kampanye menjadikan Indonesia Macan Asia. Identifikasinya dengan ekonomi rakyat sudah terbentuk lama sejak pemilu presiden 2014 dan 2019. (MD/Anw).