Pilgub Sulteng 2024: Ibarat David Vs Dua Goliath
Palu, FreedomNews – Pertarungan pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah pada 27 November 2024 mendatang bisa diibaratkan seperti seorang gembala bertubuh mungil akan melawan dua raja bertubuh besar.
Akankah kisah heroik yang cukup menarik yang terjadi sekitar 3000 tahun silam ini terulang dalam Pilgub Sulteng?
Sebab, kisah tersebut kemudian menjadi pangkal metafora dari setiap momen pertarungan yang mempertemukan entitas yang dianggap besar, dominan, yang diasosiasikan sebagai yang kuat dan selalu menang melawan entitas kecil, yang diasosiasikan sebagai yang lemah dan selalu kalah?
Dari perkelahian antar individu maupun perang antar negara, dan sekarang ini pertarungan politik ketika momen si kecil dan si besar bertemu saling berhadapan, kita langsung menyebutnya momen tersebut sebagai David vs Goliath.
Jika ditarik dalam pertarungan atau persaingan Pilgub Sulteng nanti, David akan bertarung dengan Dua Goliath. Pasangan Cagub – Cawagub Anwar Hafid – Reny A Lamadjido melawan Ahmad Ali – Abdul Karim dan Al Jufri Rusdy Mastura – Sulaiman Agusto Hambuako.
Paslon Ahmad Ali – Abdul Karim Al Jufri mendaftar pada Kamis, 29 Agustus 2024, pukul 09.00 Wita. Pasangan ini mendapat dukungan dari delapan partai, yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, PSI, Perindo, PKB, dan PPP.
Mayoritas partai “diborong” Ahmad Ali. Saat mendaftar, Ahmad Ali mengucapkan syukur lantaran telah melewati satu proses rangkaian pendaftaran.
"Kemudian hari ini kita bisa melaksanakan satu rangkaian tahapan pencalonan Gubernur yang diatur oleh KPU Sulawesi Tengah yaitu melaksanakan pendaftaran bakal calon Gubernur," ucap Ahmad Ali.
Ahmad Ali mengungkap perasaan bahagianya karena diantar oleh sejumlah partai yang tergabung dalam koalisi untuk mendaftarkan diri ke KPU Sulteng.
Sebelumnya, paslon Ruady Mastura – Sulaiman Agusto Hambuako mendaftarkan diri pada Rabu, 28 Agustus 2024. Paslon ini didukung oleh empat partai, yakni PDIP, Hanura, Ummat, dan Partai Buruh.
Ketika mendaftarkan diri, Rusdy Mastura menyatakan kesiapannya mengikuti kontestasi Pilgub Sulteng 2024. "Saya mau damai. Karena saya paling tua. Saya malah mengajak mereka," kata Rusdy Mastura di KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (28/8/2024).
Paslon Anwar Hafid – Reny A Lamadjido juga mendaftar pada hari terakhir pendaftaran, Kamis (29/9/2024). Paslon ini didukung oleh tiga partai pengusung, yakni Demokrat, PBB, dan PKS.
Saat mendaftarkan diri, Anwar Hafid mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada KPU Sulteng karena telah menyambut mereka. "Saya datang di sini sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah," ujarnya.
"Kami semua menyampaikan terimakasih atas penyambutan yang luar biasa oleh KPU Sulteng," ucapnya. Anwar Hafid mengatakan, kedatangan Koalisi Berani akan menambah jumlah calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng.
Ahmad Ali
Siapa yang tak kenal dengan Ahmad Ali? Pengusaha ini dikenal sebagai Wakil Ketua Umum Partai NasDem. Ia juga dikenal sebagai salah seorang Anggota DPR RI. Namun, sayangnya nama politisi ini sempat disebut-sebut dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat.
Seperti dilansir Kompas.com, Rabu (25/04/2024, 09:06 WIB) Mantan Sekretaris Pribadi (Sespri) eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, Merdian Tri Hadi menyebut bahwa dua anak buah eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) menemui Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.
Keduanya adalah, Kasdi dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta. Hal ini diungkap Merdian saat dihadirkan JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan yang menjerat SYL.
Awalnya, Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh mendalami penyelidikan kasus ini oleh KPK pada 2023 lalu.
"Apakah pada bulan Juni 2023 itu, sudah ada penyelidikan dari KPK mengenai kasus yang ada di Kementan?" tanya Hakim Rianto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (25/4/2024). "Penyelidikan sudah mulai dari April, Yang Mulia," jawab Merdian.
Atas jawaban itu, Hakim Rianto pun menelisik pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh anak buah SYL dalam proses penyelidikan perkara tersebut oleh KPK.
"Begitu ketahuan ada penyelidikan dari KPK, sehubungan dengan anggaran di Kementan itu, apakah Saudara pernah enggak mendampingi terdakwa Kasdi dan Saudara Muhammad Hatta untuk pergi ke rumah salah seorang anggota partai politik dari Nasdem?" tanya Hakim Rianto.
"Pernah, Yang Mulia," balas Merdian. Hakim terus mendalami pengakuan Merdian. Ia ditanya perihal lokasi pertemuan tersebut. Namun, eks Sespri Kasdi ini mengaku lupa persisnya lokasi pertemuan itu. Ia bilang, pertemuan itu berlokasi di kawasan Jakarta Barat.
Lantaran lupa tempat pertemuan, hakim lantas menanyakan siapa sosok anggota Partai Nasdem yang ditemui oleh dua anak buah SYL itu. "Saudara masih ingat nama Anggota Dewan (DPR) dari Partai Nasdem?" tanya Hakim.
"Pak Ahmad Ali," ungkap Merdian. Merdian mangatakan, Kasdi dan Hatta bertemu bertemu dengan Ahmad Ali di wilayah Jakarta Barat itu. Ia menyebut, dua anak buah SYL itu masuk ke dalam rumah Ahmad Ali. "Yang masuk ke dalam siapa?" tanya Hakim. "Pak Kasdi dan Pak Hatta," kata Merdian. "Apa yang mereka bicarakan tahu?" timpal Hakim lagi. "Saya tidak tahu," jawab Merdian.
Kepada Majelis Hakim, Merdian mengungkap ada pertemuan lanjutan setelah dua anak buah SYL bertemu dengan Ahmad Ali. Pertemuan ini terjadi di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat.
"Siapa yang bertemu di situ?" cecar Hakim. "Awalnya Pak Hatta menelepon Pak Kasdi untuk janjian berdua bareng ke sana," ungkap Merdian. Namun di perjalanan, Hatta memutuskan untuk tidak jadi ikut. Hanya Kasdi yang didampingi Merdian untuk ke Nasdem Tower.
"Kenapa Pak Muhammad Hatta enggak jadi ke sana?" tanya Hakim. "Tiba-tiba Pak Hatta, last minute bilang 'saya enggak bisa hadir Pak. Jadi, bapak aja ya bilang ke sana'," ungkap Merdian menirukan percakapan telepon antara Kasdi dengan Hatta saat itu.
"Coba Saudara ingat. Waktu di Nasdem Tower itu apakah terdakwa SYL ada di situ?" timpal hakim. "Tidak ada," kata Merdian. Hakim terus mendalami pertemuan tersebut. Namun, lagi-lagi Merdian tidak tahu detail pertemuan di Nasdem Tower tersebut.
"Pak Kasdi itu menghadap siapa?" cecar Hakim. "Saya tidak tahu," kata Merdian. "Apakah masih menghadap Pak Ahmad Ali? (seperti) pembicaraan awal atau sudah dengan ketua?" tanya Hakim lagi.
Eks Sespri Kasdi ini mengungkapkan, pertemuan di Nasdem Tower hanya berlangsung singkat. Tapi ia tidak ikut dalam pertemuan yang tidak lebih dari 60 menit tersebut. "Saya tidak tahu Yang Mulia, karena tidak ikut ke dalam, Pak Kasdi dijemput di bawah, saya tidak ikut," kata Merdian.
Rusdy Mastura
Petahana Gubernur Sulteng Rusdy Mastura kembali maju sebagai Cagub dalam Pilgub mendatang. Sementara Sulaiman Agusto sebagai Cawagubnya.
Paslon itu maju Pilgub 2024 itu diusung oleh empat partai politik, yakni PDIP, Partai Hanura, Partai Buruh, dan Partai Ummat dan telah mendaftar ke KPUD Sulteng pada Rabu, 28 Agustus 2024.
Rusdy Mastura merupakan Gubernur Sulteng masa jabatan 2021-2024. Lahir di Palu, Sulawesi Tengah pada 8 Februari 1950, pria yang akrab disapa Cudy itu terpilih menjadi pemimpin Sulteng pada usianya yang menginjak 70-an.
Dia mulai meniti karier politiknya dengan menjadi kader Partai Golkar dan terpilih sebagai anggota DPRD Sulteng pada tahun 1997–1999. Saat menjadi kader Partai Golkar, sejumlah jabatan pernah diembannya, meliputi Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Kota Palu, Ketua DPD II Partai Golkar Kota Palu, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Donggala.
Rusdy Mastura kemudian mencalonkan diri kembali dan terpilih sebagai anggota DPRD Kota Palu periode 1999–2004, bahkan dipercaya sebagai ketua DPRD Kota Palu hingga periode berikutnya.
Namun pada 2005, dia mundur dari jabatan Ketua DPRD dan mengikuti Pilwali Palu 2005 sebagai Calon Walikota. Bersama pasangan wakilnya Suardin Suebo, Rusdy Mastura terpilih Walikota Palu periode 2005-2010.
Pada Pilkada Palu 2010, dia kembali terpilih menjadi Walikota Palu periode 2010-2015.Kemudian pada Pilgub 2020, Rusdy Mastura menjadi Cagub Sulteng bersama wakilnya Ma'mun Amir. Saat mencalonkan diri sebagai gubernur, Rusdy berpindah menjadi kader Partai NasDem.
Pasangan Rusdy Mastura – Ma'mun Amir berhasil terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulteng. Keduanya dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng masa jabatan tahun 2021-2024, di Istana Negara, Jakarta, pada 16 Juni 2021.
Seperti halnya Ahmad Ali, nama Rusdy Mastura sempat diendus Jaringan Advokasi Tambang alias JATAM diduga terkait korupsi IOP PT Trio Kencana. Namun, Rusdy Mastura menyebutnya tudingan dugaan korupsi dalam proses penerbitan Izin Operasi Produksi PT Trio Kencana itu tidak berdasar.
Seperti diberitakan TribunPalu.com (Rabu, 23 Februari 2022 16:41 WITA), hal itu diungkapkan Rusdy Mastura menanggapi pernyataan dari Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional Muhammad Jamil.
Sebelumnya, Jatam telah menyoroti IUP PT Trio Kencana di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulteng. Direktur Jatam Sulteng Moh. Taufik menyebut area operasi PT Trio Kencana merupakan daerah rawan bencana.
Hal itu diutarakan Taufik saat konferensi pers terkait demo tolak tambang berujung penembakan di Sekretariat Bersama, Jl Ahmad Yani, Lorong III, Kota Palu, Senin (21/2/2022).
"Kami melakukan identifikasi bahwa wilayah PT Trio Kencana diduga kawasan rawan bencana. Di sisi lain, pemerintah justru memberikan izin tambang. Ini juga bisa menimbulkan bencana sosial," ujar Taufik.
Taufik mengingatkan pemerintah lebih berhati-hati saat mengeluarkan izin pertambangan termasuk di Sulteng. Ia pun menyayangkan pemerintah seolah tak pernah melibatkan organisasi masyarakat dalam penyusuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
"Misalnya sebuah kecamatan ditetapkan sebagai kawasan pertanian, tetapi bisa juga diterbitkan izin pertambangan. Ini sebenarnya pola ruang yang keliru. Aktivitas pertanian tidak bisa berdampingan dengan pertambangan," tutur Taufik.
"Jangan asal menuduh yang tidak berdasar. Semua pihak termasuk Jatam mestinya membuat pernyataan sesuai fakta dan data akurat," kata Cudy, sapaan Rusdy Mastura, Rabu (23/2/2022).
Cudy menjelaskan, IUP PT Trio Kencana di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) telah ada sejak 2012. Terkait IOP, kata pria 72 tahun itu meyakini, proses penerbitan telah sesuai prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku.
"Saya ini dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 16 Juni 2021. Sehingga kami sangat menyayangkan pernyataan Jatam. Lagi pula sampai saat ini PT Trio Kencana belum melakukan aktivitas operasional," ujarnya.
Mantan Walikota Palu dua periode itu menjelaskan, saat itu pihaknya tengah mengkaji aktivitas PT Trio Kencana. Menurut Rusdy Mastura, keberadaan perusahaan tambang itu membuat hubungan sosial antar warga menjadi renggang.
"Sebagian besar masyarakat mendukung, tetapi sebagian lainnya memberikan penolakan. Sehingga saat ini dilakukan kajian untuk mencari solusi penyelesaiannya," ucap Cudy.
Dari jejak digital diketahui pula, Rusdy Mastura pernah “berurusan” dengan KPK. Ia dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Gubernur Sulawesi Tengah kita undang juga," ujar Pahala Nainggolan saat menjabat Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, dikutip Kamis (28/9/2023).
Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dipanggil usai Kepala Dinas ESDM dimintai klarifikasi. Pahala menjelaskan, pemanggilan Rusdy Mastura buntut pemeriksaan kekayaan Kepala Dinas ESDM Sulteng Rachmansyah Ismail.
Rahcman telah lebih dulu memenuhi panggilan KPK. "Kita undang klarifikasi, undangan ketiga baru datang," ujarnya.
Rusdy Mastura tercatat punya kekayaan Rp 7 miliar per 2022. Kekayaanya itu terdiri dari berbagai macam aset. Kepemilikan enam aset berupa tanah dan bangunan yang berada di Palu, Balikpapan, Banggai, dan Jakarta Pusat serta delapan bidang tanah di Palu, Sigi, hingga Parigi Moutong.
Nilai totalnya mencapai Rp 5,47 miliar. Rusdy melaporkan bahwa ia punya tiga mobil dengan nilai total Rp 900 juta. Mobil yang ia miliki antara lain Honda Odyssey (2016), Mitsubishi Xpander (2019), dan Toyota Camry (2013). Ia juga punya harta bergerak lainnya Rp 446,9 juta serta kas dan setara kas Rp 272 juta.
Anwar Hafid
Cagub Sulteng ketiga adalah Anwar Hafid. Ia dinilai sebagai pemimpin yang ideal bagi kemajuan Sulteng. Bukan tanpa alasan, Anwar Hafid memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kriteria seorang pemimpin.
"Pak Anwar ini kan doktor ilmu pemerintahan. Beliau ideal karena beliau belajar pengetahuan di ilmu pemerintahan," kata Pengamat Politik Universitas Tadulako, Irwan Waris, dikutip, Sabtu (27/7/2024). Anwar Hafid mendapat gelar Doktor dari Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada 2023 lalu.
Judul disertasi yang ditulisnya yakni 'Penerapan Nilai-Nilai Religius dan Kearifan Lokal dalam Kepemimpinan Pemerintahan di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah’. Secara singkat, disertasinya ini merujuk pada pembangunan daerah yang berlandaskan nilai sifat Nabi Muhammad SAW yakni siddiq, amanah, tabligh, dan fathonnah.
Ia mengambil contoh kasus pada masa kepemimpinannya di Morowali. Semua nilai agama Islam itu kemudian dibalut dalam konsep kepemimpinan berjamaah. Anwar Hafid mengatakan, konsep yang ia tulis di dalam disertasinya ini menawarkan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat.
Konsep ini ia tarik dari kondisi keberagaman etnis dan agama di Sulawesi Tengah yang apabila disatukan dalam kebersamaan bisa menumbuhkan pemerintahan yang jauh lebih sehat. Karena dengan begitu, akan tercipta ruang diskusi lintas etnis dan agama sehingga pemerintah memiliki pandangan yang lebih luas untuk menjawab segala permasalahan rakyat.
Melihat sikap kolaboratif yang ditunjukkan Anwar Hafid, Irwan Waris menggambarkan sosok Anwar Hafid sebagai seorang yang serius dalam berdiskusi dengan rakyat. Dibuktikan dengan semangat kolaboratif yang Anwar Hafid miliki.
"Kalo kita ajak (Anwar Hafid) berdiskusi terasa ada kedalaman terasa ada keseriusan membangun desa bersama masyarakat," kata Irwan, dilansir TribunPalu.com, Sabtu (27 Juli 2024 22:16 WITA).
Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan konsep kepemimpinan yang inklusif, Anwar Hafid dianggap sebagai pemimpin ideal yang mampu membawa kemajuan bagi Sulawesi Tengah.
Meski demikian, ternyata nama mantan Bupati Morowali ini juga pernah dikait-kaitkan dengan dua mantan Direktur Perusda sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal Perusda sebesar Rp 2 miliar pada tahun 2012.
Menurut Kajari Morowali I Wayan Suardi, berdasarkan hasil audit kerugian keuangan daerah dari penyertaan modal dan pengelolaan Perusda Morowali ditemukan kerugian negara di masa dua direktur saat menjabat.
“Untuk Direktur inisial IM yang menjabat tahun 2012-2016 dugaan kerugian negara Rp 407.233.294. Sementara untuk Direktur berinisia JI yang menjabat tahun 2016-2020 kerugian negara sebesar Rp 1.714.125.000,” ungkap I Wayan Suardi kepada wartawan, Jumat (12/7/2024).
“Jadi, keseluruhan temuan Kerugian Negara semasa direktur IM dan Direktur JI periode menjabat dari tahun 2012 hingga 2020 berdasarkan temuan Inspektorat Morowali sebesar Rp 2.121.358.294,” ucapnya.
Terkait agenda pemanggilan mantan Bupati Morowali, Anwar Hafid yang kini menjabat anggota DPR RI untuk dimintai keterangan sebagai saksi belum memenuhi panggilan penyidik dari Kejari Morowali.
Hal itu karena belum ada jawaban dari sekretariat DPR RI terkait surat pemanggilan kepada Anwar Hafid sudah yang sudah dikirimkan penyidik. Apalagi, kini Anwar Hafid juga maju sebagai Cagub Sulteng pada Pilgub 2024 mendatang.
Sebelumnya penyidik Kejari Morowali juga sudah memanggil beberapa saksi terkait kasus korupsi Perusda, mulai mantan Bupati Morowali Taslim, Sekda Morowali dan beberapa pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang menjabat di tahun 2012 lalu.
Anwar Hafid sendiri menyatakan kesiapannya untuk dipanggil oleh Kejari Morowali terkait dugaan korupsi dana penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah (Perusda) tahun 2012.
Dalam pesan singkatnya pada Kamis (30/5/2024), Anwar Hafid menegaskan komitmennya sebagai warga negara yang taat hukum dan siap memberikan keterangan kepada penyidik Kejari Morowali. “Sebagai warga masyarakat taat hukum, kalau diminta memberikan keterangan harus siap,” ujarnya.
Catatan terakhir, siapakah yang layak dan pastas terpilih pada Pilgub Sulteng 2024 nanti, kembali ke rakyat Sulteng sebagai pemilih yang punya hak suara. Apakah diserahkan kepada Ahmad Ali, Rusdy Mastura, atau Anwar Hafid? Kita tunggu saja pada 27 November 2024. (*)
Mochamad Toha