Jakarta, FreedomNews – Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP – DPD RI) Tamsil Linrung Rabu, 31 Januari 2024, menerima audiensi dari Poros Transisi Indonesia (PTI) di ruang Rapat Kutai Lantai 3, Gedung B DPD RI.

Poros Transisi Indonesia, sebuah institusi kritis terhadap roda pemerintahan, akhirnya mengajukan permohonan audensi kepada pimpinan Badan Akuntabilitas DPD RI setelah ditolak kehadirannya oleh lembaga-lembaga lain dan menyebut DPR RI kini tak lebih dari kaki tangan pemerintah dan partai-partai politik telah disandera penguasa.

Padahal saat ini, jelang pemilihan umum pada 14 Februari nanti kegilaan politik makin menjadi-jadi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menurut pentolan PTI Faisal Assegaf telah melakukan hampir 100 kebohongan, bertindak tidak lazim dan ugal-ugalan dalam setiap keputusannya.

Kondisi yang membuat kritikus politik ini mempertanyakan apakah kondisi presiden sehat atau tidak mentalnya? "Kita butuh laporan medis tentang kesehatan mental presiden sebelum membahas apa sebenarnya yang terjadi pada Jokowi," tegas Faisal.

Sekjen PTI Setyo Purwanto menyebut kegilaan politik Jokowi sudah sangat mengkhawatirkan. Bukan etika saja yang ditabrak, tapi juga konstitusi. "Sudah masuk kategori tindakan tercela dan melanggar sumpah," tegas Setyo.

Ditambahkan oleh Yamin Nasution, tatkala ia memasuki akhir masa jabatannya, Jokowi semakin memperlihatkan Syndrome Episodik Politik, kejiwaan yang tak bisa lepas dari pengalaman indah sebagai pemimpin politik tertinggi, sehingga dia melakukan banyak skandal untuk memperpanjang kekuasaannya, termasuk memuluskan jalan puteranya, Gibran Rakabuming Raka, ikut maju dalam Pemilu 2024 melalui tangan iparnya Usman (Tercatat di Jurnal Hukum Konstitusi I-Connect 2023, Stefanus Hendrianto – Gregorian University).

Faisal berharap sebagai lembaga yang sejajar dengan presiden dan sebagai pribadi yang amanah, senator Tamsil bisa membuat terobosan dengan meminta laporan kesehatan mental presiden pada yang berwenang. Hal tersebut sangat penting karena dikhawatirkan jika presiden mengalami kondisi kejiwaan (depresi, kecemasan) bisa saja saat ini Istana sesungguhnya tengah dikuasai kelompok-kelompok lain yang punya niat buruk dan membahayakan negara.

Tamsil sendiri sepakat bahwa pelanggaran memang makin dipertontonkan secara terang-terangan, bahkan didukung oleh tokoh-tokoh yang sesungguhnya dulu sangat dia segani dan hormati.

"Kita tidak bisa membiarkan ini menjadi gerbong ketidakwarasan kolektif karena kita cinta dan ingin menyelamatkan Indonesia," ungkap senator asal Sulawesi Selatan ini.

Itu sebabnya ia akan segera mengirim surat kepada Presiden Jokowi dan akan berdiskusi dengan berbagai pihak termasuk dokter untuk membahas hal yang menyangkut medis, juga dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kegilaan ini memang harus dihentikan, karena jika pada 2016 saja kita sudah dikategorikan sebagai negara rapuh, kini kita bisa menjadi negara gagal karena demokrasi dan konstitusi sudah diinjak-injak oleh Jokowi dan oligarki.

Rahmi Aries Nova