Jakarta, FreedomNews – Aktivis senior Syahganda Nainggolan mengungkapkan, kalau jagonya di Pilpres 2024 yaitu Capres – Cawapres, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka kalah, maka rezim Joko Widodo (Jokowi) bisa ditangkap dan dipenjara terkait kasus-kasus hukum dan dugaan korupsinya.

Karena itu, Jokowi ngotot untuk memenangkan paslon nomor urut 02 Prabowo – Gibran. Artinya, kalau program kekuasaan Jokowi dilanjutkan anaknya dan Prabowo yang mengaku muridnya Jokowi, maka kasus-kasus Jokowi akan aman dan berlanjut.

"Mengapa (ngotot) harus menang satu putaran pada Pilpres 2024? Kalau Prabowo – Gibran kalah, Jokowi dan kroninya takut ditangkap dan dipenjara (oleh presiden penerusnya)," kata Aktivis Senior Syahganda Nainggolan, kepada Freedom News, Ahad (21/1/2024).

Jokowi makin nekat melakukan dugaan kecurangan pada pilpres, lanjut Syahganda, karena ambisi Jokowi untuk meneruskan kekuasaan telah gagal, yaitu keinginan untuk perpanjang masa jabatan dua tahun dengan pemilu diperpanjang, masa jabatan tiga periode, dan memegang Ganjar Pranowo sebagai Capres juga gagal.

Dengan ngototnya Jokowi pokok-e Prabowo – Gibran harus menang Pilpres 2024, maka apakah yang kecurangan pilpres bisa diatasi?

Syahganda masih berharap bisa diatasi, sebab dari kubu paslon nomor urut 3 ada Menko Polhukam Mahfud MD yang Cawapresnya Ganjar, Jaksa Agung yang adiknya tokoh senior PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Kepala BIN Budi Gunawan orangnya Megawati yang dukung Ganjar.

Sedangkan di kubu paslon nomor urut 01, jelas Syahganda, ada PKS yang punya jaringan saksi di Jawa Barat sampai ke desa-desa. Kemudian PKB Muhaimin Iskandar juga punya jaringan saksi di Jawa Timur sampai ke desa-desa. Dan, di Jateng keroyokan (PKB dan PDIP). "Maka kita perkuat saja IT untuk memantau (kecurangan) dengan teknologi canggih," tuturnya.

Ia mencontohkan, 204,8 juta data pemilih tetap KPU bocor dibobol hacker. Artinya, teknologi digital sangat berperan dalam mengantisipasi kecurangan pemilu/pilpres 2024.

"Orang itu dengan cyber saja bisa memantau, bisa untuk membobol data KPU. Perang sekarang bukan perang konvensional harus terjun di lapangan, tapi cukup melalui digital," tandas mantan Aktivis ITB yang pernah dipenjara Orde Baru ini.

Meski surat suara dari TPS sampai ke pusat harus dikawal, namun lanjut dia, dengan teknologi IT canggih sekarang bisa difoto dan hasilnya bisa langsung konversi aplikasi langsung terbaca sebagai angka. "Jadi, teknologi digunakan untuk atasi kecurangan," tegasnya.

Untuk mengatasi kecurangan yang berpotensi dilakukan kubu Paslon 02 yang dipimpin langsung oleh Jokowi, Syahganda menyarankan, Tim Paslon 03 dan 01 bergandengan tangan bersama untuk cegah dan antisipasi kecurangan.

"Tim Paslon 03 dan 01 harus bangun koalisi dalam tema anti kecurangan. Mengapa 03 dan 01 harus bergandengan? Karena, fakta kekuasaan itu yang dipimpin langsung Jokowi ini terang-terangan mau menangkan Prabowo dan Gibran, anaknya. Jadi, di situ ada ultimate power dari negara," paparnya.

Diungkapkan, pemerintahan sekarang terbelah, antara pejabat/menteri 03, 02 dan 01. Walaupun lebih power 02 karena presidennya di 02, menurutnya, tapi di 03 ada lembaga-lembaga strategis seperti Kepala BIN orangnya Megawati sehingga mendukung Ganjar.

Kemdian, ada Jaksa Agung adiknya TB Hasanuddin (elit PDIP yang dukung Ganjar). Kemudian ada Menko Polhukam Mahfud MD Cawapresnya Ganjar, Menkumham juga PDIP, sehingga bisa lakukan pengawasan terhadap gerakan-gerakan dari 02.

"Lha 01 juga bisa dengan sisa-sisa kemampuan dalam pemerintahan itu ada beberapa menterinya, bisa berbuat (lakukan pengawasan). Sedangkan parlemen/DPR sendiri mayoritas kelompok 03 dan 01. Bisa jaga demokrasi (atasi kecurangan," tegas vokalis yang dipenjara Bareskrim Polri akibat kritik kerasnya. (mth/rif)