GIBRAN Rakabuming Raka yang tak hadir di acara debat terbuka paslonpres belum ini, merupakan pertanda awal kecurangan Pilpres 2024. Tanpa malu-malu, Gibran dengan entengnya mengatakan bahwa dia ada agenda lain sebagai Walikota Solo. Tak bisa hadir di acara yang diselenggarakan PP Muhammadiyah itu.

Tidak banyak orang yang mempersoalkan ini. Walaupun banyak komentar bahwa ketidakhadiran itu adalah bukti bahwa Gibran tidak memiliki kemampuan intelektual menghadapi panel akademis.

Ternyata tak sampai di situ. Sekarang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus jadwal debat cawares. Padahal, debat cawapres sudah ditradisikan.

KPU mengatakan, lima kali debat capres-cawapres akan dihadiri paslon. Tidak ada debat terpisah khusus cawapres.

Mengapa ini bisa terjadi? Pertanda apa?

KPU beralasan kelima debat akan diikuti capres dan cawapres untuk menunjukkan kepada publik apakah pasangan itu sejalan. Untuk menilai sekompak apa mereka, begitu lebih-kurang alasan KPU.

Tetapi, akal-akalan KPU ini sangat jelas tujuannya. Yaitu, agar Gibran tidak tampil sendirian. KPU tidak perlu berdalih macam-macam. Semua orang paham. Publik tidak bodoh untuk melihat sebab-sebab peniadaan debat khusus cawapres itu.

KPU memang berhak mengubah-ubah format debat capres-cawapres. Namun, peniadaan debat khusus cawapres akan sangat merugikan masyarakat. Sebaliknya, akan sangat menguntungkan Gibran. Dia bisa lolos dari suasana gerah ketika tampil sendirian tanpa Prabowo Subianto.

Sekarang, publik kehilangan kesempatan untuk melihat bagaimana aslinya Gibran. Tampil sendirian itu sangat diperlukan untuk menilai kualitas seorang cawapres. Ini tidak main-main. Sebab, kelak seorang wakil presiden akan bisa sewaktu-waktu mengambil alih posisi presiden jika presiden berhalangan tetap.

Apa yang harus dikatakan publik tentang keputusan KPU meniadakan debat khusus cawapres itu? Hanya ada satu jawaban: bahwa KPU terkonfirmasi 100% diduga berada di bawah kendali Presiden Joko Widodo alias Jokowi!

Kesimpulan bahwa KPU sepenuhnya berada di bawah kangkangan Jokowi sebetulnya sudah lama diyakini publik. Sehingga, penghapusan debat cawapres 2024 ini kembali mengukuhkan adanya cengkeraman Jokowi atas KPU dan semua lembaga penyelenggara dan pemangku pemilihan umum.

Apa dampak lainnya dari peniadaan debat khusus cawapres lawan cawapres? Bahwa publik akan memperkuat sikap untuk tidak menganggap keberadaan paslon nomor urut 2. Paslon Prabowo – Gibran akan memperkeras persepsi masyarakat bahwa Gibran tidak layak dipilih menjadi wakil presiden.

Bisa saja peniadaan debat khusus cawapres ini memiliki hikmah yang besar bagi rakyat pemilih. Bahwa rakyat semakin diyakinkan tentang bahaya Gibran menjadi wakil presiden. Benarlah ada kekhawatiran masyarakat tentang kemampuan dan kematangan Gibran.

Tindakan KPU ini merupakan satu lagi isyarat tentang Indonesia yang akan semakin berantakan bila Gibran terpilih menjadi wakil presiden. Dia akan lebih parah dari Jokowi.

Gibran akan menjadi “boneka mati”. Jokowi juga dianggap sebagai boneka, tetapi “boneka hidup”. Masih lebih lumayan. Dalam arti, Jokowi masih kelihatan memimpin kabinet. Masih bisa berbicara walaupun banyak omongan yang kosong.

Bagaimana dengan Gibran yang dimulus-muluskan jalannya menuju kursi wapres? Yang tidak teruji menyampaikan pikirannya kecuali sekadar mengatakan, “Jangan takut Pak Prabowo, saya sudah ada di sini”?

Sudah pasti sangat parah. Rakyat dipaksa menerima orang yang tidak memiliki kapabilitas dan integritas menjadi wakil presiden.

KPU kembali mempertontonkan posisinya sebagai alat kekuasaan. Karena itu, sejak sekarang pun rakyat tidak keliru menyimpulkan bahwa hasil pilpres 2024 dipastikan akan mengikuti skenario yang dijalankan oleh Jokowi. (*)