DEBAT pertama calon presiden (capres) 2024 terselenggara baik, meski saling menyerang tidak terhindarkan. Yang masih bergulir adalah penilaian masyarakat. Pujian, kritik, dan bahkan cacian berkeliaran di media sosial atau medsos.

Perbincangan mengenai debat masih terus terdengar, mulai dari warung kopi, hingga perkantoran elit. Hiruk-pikuk debat seakan masih terasa sampai sekarang, meski sudah dua hari berlalu. Analisis dan cibiran bertebaran.

Semua melakukan penilaian terhadap jagoan masing-masing. Pun sindiran, kritikan, dan bahkan, cacian terhadap capres lawan. Karena itu, tidak heran dan jangan salahkan jika terjadi perang opini di dunia maya atau medsos, dan bahkan, dalam diskusi di pangkalan ojek, pangkalan bajaj sampai di ruang tunggu penerbangan di bandar udara.

Rakyat yang menonton Debat Capres pada Selasa, 12 Desember 2023, yang lalu menumpahkan harapannya kepada calon pemimpin bangsa periode 2024-2029. Rakyat berharap akan terjadinya perubahan, bukan perubanan, apalagi pembualan. Rakyat ingin pemimpin yang cerdas, bukan culas, apalagi memelas. Semua ingin pemimpin yang tegas, bukan keras, apalagi sampai harus merampas hak asasi manusia (HAM) dan penculikan.

Dari debat perdana bertema, "Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi dan Penguatan Demokrasi" itu, rakyat paham betul calon pemimpin yang senantiasa akan mengedepankan hukum dalam menangani berbagai persoalan. Bukan mengedepankan kekuasaan.

Jika hukum yang dikedepankan, maka kekuasaan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, jika mengedepankan kekuasaan, maka hukum tunduk pada penguasa, yang mengabaikan demokrasi, pada akhirnya cenderung otoriter dan diktator.

Hukum menjadi panglima sudah lama diidam-idamkan rakyat, sehingga hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum diharapkan benar-benar berlaku adil kepada semua lapisan masyarakat.

Capres Nomor 1 Anies Rasyid Baswedan dalam debat tersebut jelas dan lugas menjelaskan upaya penegakan hukum yang adil. Kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Tidak ingin memenjarakan ulama, aktivis, dan oposisi yang menyuarakan perbedaan pendapat dengannya kelak.

Anies seakan menyindir Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang tidak adil dalam penegakan hukum. Semua tahu, selama Jokowi berkuasa, cukup banyak ulama, aktivis, dan oposisi yang dipenjarakan.

Perlakuan tidak adil sangat dirasakan masyarakat. Jika oposisi yang dilaporkan, polisi sangat cepat merespon dengan menjadikannya tersangka. Bahkan, ada pula yang dijemput tengah malam dan meninggal di dalam tahanan polisi.

Tapi, jika yang dilaporkan pendukung Jokowi alias buzzerRp, mereka aman. Padahal, kerja mereka itu menghasut, menfitnah, menghina dan mengadu-domba sesama anak bangsa. Sebut saja buzzer yang aman sampai sekarang Deny Siregar, Abu Janda, Ade Armando. Mereka sudah berulangkali dilaporkan, tetapi tetap aman karena pendukung Jokowi.

Apakah penegakan hukum yang tidak adil itu akan dilanjutkan? "Tidak!" Butuh perubahan.

Apakah pasangan capres dan cawapres nomor 2 dan 3 bisa menegakkan hukum yang adil? Jika melihat fakta, rasanya mustahil. Sebab, ada Prabowo Subianto sebagai capres dan Mahfud MD, cawapres yang menjadi bagian dari Jokowi.

Keduanya bungkam saat ulama, oposisi dan aktivis ditangkapi. Apakah mungkin seorang tentara yang dipecat karena pelanggaran HAM dalam kasus penculikan mahasiswa dan aktivis itu bisa melakukan penegakan hukum yang adil?

Coba disimak jawaban yang disampaikan Prabowo dalam debat yang cenderung emosi. Demikian juga jawaban Ganjar, capres yang berpasangan dengan Mahfud MD, cenderung mengambang.

Misalnya, saat Anies menanyakan kasus Kanjuruhan dan KM 50. Peristiwa Kanjuruhan adalah tewasnya135 orang penonton sepakbola pada 1 Oktober 2022, seusai laga Arema FC dengan Persebaya. Mereka meninggal dunia akibat menghirup gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian.

Sedangkan peristiwa KM 50 adalah tewasnya enam laskar FPI (Front Pembela Islam) yang saat itu mengawal Habib Rizieq Syihab menuju pengajian keluarga di Karawang. Mereka tewas ditembak dan disiksa polisi di Jalan Tol Jakarta – Cikampek Kilometer 50. Sempat ada dua anggota polisi diadili, namun mereka bebas dari hukuman.

Pasangan Anies - Muhaimin lah harapan yang dapat menegakkan hukum secara adil. Sedangkan dua pasangan lainnya, masih tanda tanya. (*)