Jakarta, FreedomNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku geram lantaran banyak lahan sawah yang dikonversi menjadi properti. Padahal tanah tersebut ingin dipertahankan pemerintah sebagai pusat produksi pangan. Hal ini dia sampaikan saat memberikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Senin, 6 Mei 2024.

"Misal pusat mau tingkatkan produksi pangan, daerah malah konversi sawah jadi properti, nggak sinkron namanya," ujarnya dalam forum tersebut. Tak hanya itu, Jokowi pun turut menyentil banyaknya anggaran yang seringkali tidak tepat sasaran dalam peruntungannya. Apalagi, sebelumnya dia melanjutkan bahwa anggaran kebanyakan digunakan untuk kebutuhan rapat.

Selanjutnya, Kepala Negara juga menyoroti anggaran untuk program penurunan angka stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dipakai sesuai alokasi yang dimaksudkan. “Jangan sampai ada saya liat anggatan untuk stunting utk puskesmas, diberikan ke puskesmas jadinya pagar puskesmas, ada jangan bilang gak ada, ada (contoh kasusnya). Padahal enggak ada hubungannya stunting sama (membuat) pagar,” tuturnya.

Presiden Ke-7 RI itu pun mengaku menginginkan program pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan bisa berjalan secara beriringan. Apalagi, dia menilai banyak pembangunan yang tak berjalan optimal karena ketidaksinkronan program pemerintah pusat dengan daerah. Jokowi menyatakan, banyak hasil pembangunan yang tak bisa dimanfaatkan secara optimal. Penyebabnya adalah perencanaan yang tidak sinkron.

Presiden asal Surakarta itu mengatakan banyak program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang tak sinkron. Misalnya, proyek bendungan yang dibangun pemerintah yang sudah terbangun sebanyak 42 bendungan selama 10 tahun pemerintahannya. Bahkan, dia mengaku jumlahnya akan bertambah menjadi 54 hingga 60 bendungan yang ditargetkan rampung pada akhir periodenya. Namun, menurutnya, bendungan ini menjadi percuma karena tidak didukung dengan irigasi menuju ke sawah yang harusnya dibangun Pemda.

"Saya beri contoh, pemerintah pusat bangun bendungan jadi, bangun lagi irigasi primernya jadi. Tapi irigasi sekunder dan tersier sampai ke sawah tak dikerjakan, airnya tak sampai ke sawah yang kita miliki," ucapnya. Selain itu, dia melanjutkan hal yang sama juga terjadi pada pembangunan pelabuhan. Pemerintah saat ini, kata Jokowi sudah membangun 25 pelabuhan baru. Namun sayang akses jalan menuju pelabuhan tak dibangun oleh Pemda.

"Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun ke Kemenhub tapi jalan mestinya ini daerah. Jalan ke pelabuhannya meski pendek cuma sekilo, lima kilo tidak dijalankan. Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak seirama," pungkas Jokowi.(dtf/agri)