Jakarta, FreedomNews - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan kinerja investasi Provinsi DKI Jakarta akan tertahan pada tahun politik atau Pemilu 2024. Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta Arlyana Abubakar menuturkan bahwa kondisi tersebut terjadi akibat sikap wait and see investor yang terjadi selama momen Pemilu. “Kinerja investasi (DKI Jakarta) diperkirakan agak sedikit tertahan, dipengaruhi oleh sikap wait and see investor pada periode Pemilu 2024 dan ini memang sejalan dengan pola historis yang selama ini terjadi,” ujarnya dalam Seminar Outlook Jakarta 2024 di Gedung Heritage Kantor Perwakilan BI Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Mengacu data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di Jakarta sepanjang Januari hingga September 2023 mencapai Rp130,3 triliun. Secara rinci, penanaman modal asing (PMA) tercatat senilai US$3,8 miliar, sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp74,7 triliun. Angka PMDN tersebut menjadi yang tertinggi secara nasional pada periode tersebut. Bukan hanya sikap wait and see, Arlyana melihat adanya perpindahan ibu kota menuju Kalimantan Timur turut menjadi tantangan bagi Jakarta yang nantinya akan beralih menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Di kesempatan yang sama, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro melihat tren Pemilu yang terlaksana 5 tahunan ini selalu terjadi setelah adanya peristiwa global yang cukup besar. Melihat Pemilu 2009 yang dilakukan di tengah kondisi global financial crisis. Sementara pada 2014 dilakukan setahun setelah taper tantrum yang mengakibatkan melemahnya rupiah. “2019 itu dilakukan setelah adanya trade war kala Donald Trump. 2024 nanti, kita sudah sama-sama tahu bagaimana ekspansifnya kenaikkan fed funds rate (FFR),” jelasnya.

Tak tanggung-tanggung, The Fed telah memperketat kebijakan moneter dan mencapai level tertingginya dalam 22 tahun terakhir, di posisi 5,25%-5,5%. Asmo, sapaan akrabnya, meminta Jakarta untuk dapat membuat iklim investasi stabil meski di tengah tahun politik dan guncangan global. “Jadi memang langkah-langkahnya ke depan, bagaimana Jakarta membuat iklim supaya investasi itu bergerak. Tidak naik turun di setiap tahun politik. How to break the cycle. Kalau Jakarta bisa dan mampu melakukan itu, saya rasa bisa jadi contoh untuk provinsi-provinsi lainnya,” jelasnya.(dtf/keu)