Jakarta, FreedomNews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melaporkan bahwa Jakarta memegang peran penting dalam pengendalian inflasi nasional karena berkontribusi sebesar 26,89%. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Pemprov DKI Jakarta Sri Haryati mengungkapkan intervensi terhadap komoditas untuk pengendalian inflasi menjadi penting karena 98% pangan berasal dari luar Jakarta. “Tantangan inflasi Jakarta sangat challenging, 98% pangan berasal dari luar Jakarta,” ujarnya dalam Seminar Outlook Jakarta 2024 di Gedung Pewakilan BI Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Dirinya memaparkan data Hasil Survei Biaya Hidup 2023 Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa proporsi Jabodetabek mencakup 46,15%, di mana Jakarta menyumbang 26,89% terhadap inflasi nasional, Bogor 2,12%, Depok 5,23%, Tangerang 4,24%, dan Bekasi 7,67%. Sementara DKI Jakarta bersama Jawa Barat dan Banten berkontribusi sebesar 53,34% terhadap inflasi nasional, di mana Jawa Barat menjelaskan 29,73% dan Banten 5,72%. Per November 2023, inflasi tercatat secara tahunan atau year-on-year (yoy) sebesar 2,86%.

Sementara tingkat inflasi tahun berjalan atau (year-to-date/ytd) November 2023 sebesar 2,19%. Dalam mengendalikan inflasi melalui pengendalian harga pangan, Sri menekankan bahwa Jakarta wajib memiliki stok pangan yang dikelola oleh Food Station, Dharma Jaya, serta Pasar Jaya. “Mengendalikan harga mau tidak mau harus punya stok, mereka punya tugas untuk menjaga stabilisasi pangan,” jelasnya. Untuk itu, Jakarta bersama Jawa Barat dan Banten mulai membahas bentuk kerja sama untuk stabilisasi harga pangan dengan membetuk jaringan antarpasar induk. Ketiga provinsi sepakat bahwa harga terbentuk mulai dari komoditas masuk ke pasar induk. “Kami mulai membahas bentuk kerja sama. Harus ada jaringan antar pasar induk, karena harga terbentuk mulainya di pasar induk. Pak Arief (Kepala Badan Pangan Nasional) mendukung ide ini” lanjutnya.(dtf/keu)