Jakarta, FreedomNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realiasi belanja negara (APBN) masih harus digenjot hingga akhir tahun, karena baru mencapai Rp2.588,2 triliun per 12 Desember 2023. Dalam 2 minggu ke depan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan akan menggelontorkan belanja besar-besaran. “Kami masih punya separuh bulan sampai 29 Desember (tutup buku), 2 minggu ke depan ada Rp540 triliun kita akan membayarkan berbagai tagihan-tagihan,” ungkapnya dalam konferensi pers, Jumat (15/12/2023). Adapun, target awal belanja negara tahun ini di angka Rp3.061 triliun. Sementara melihat kondisi laporan semester I/2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi ke atas target tersebut menjadi Rp3.117,2 triliun.

Realisasi hingga pertengahan Desember ini tercatat lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu atau terkontraksi hingga 4,1%. Sementara belanja yang dikeluarkan pemerintah pusat mencapai Rp1.840,4 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp747,8 triliun. Sri Mulyani menekankan, bahwa rendahnya belanja yang terealisasi bukan karena belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang turun, melainkan dari belanja subsidi BBM di mana harganya lebih rendah dari asumsi makro 2023. Dalam APBN 2023, asumsi harga minyak mentah Indonesia di angka US$90/barel. Sementara mengutip harga minyak mentah yang ditetapkan Kementerian ESDM per November 2023 di level US$79,63/barel.

Belanja non K/L, termasuk di dalamnya belanja subsidi BBM, baru terealisasi 71,8% dari APBN atau di angka Rp894,3 triliun. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata mengakui masih terdapat belanja sekitar Rp500an triliun untuk dua minggu terakhir pada 2023 ini. Salah satunya, pembayaran subsidi dan kompensasi yang lebih dari Rp85 triliun. Menurutnya, serapan belanja yang baru 83% ini lazim terjadi pada akhir tahun karena menunggu berbagai proyek selesai untuk melakukan pembayaran.

“Beberapa kontrak memang harus ditunggu sampai kontrak itu selesai dan biasanya di akhir tahun dan baru kemudian termin terkahir dari pembayaran dilakukan. Dari pengalaman sebelumnya, K/Ll rata-rata 95% dalam 3 tahun terakhir. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dan melampui 95%,” jelasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendesak seluruh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah agar mendorong realisasi penyerapan anggaran APBN 2023 tercapai di angka 95%. “Waktunya ini tinggal, berarti tinggal 2 minggu. Agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95%. Jadi tolong harian ditanyakan ke Dirjen, ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset,” tuturnya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (11/12/2023).(dtf/keu)