Jakarta, FreedomNews - Perekonomian Indonesia tetap mampu mencatatkan pertumbuhan yang baik dan pulih dari pandemi di tengah berbagai kondisi global yang penuh tantangan. Pertumbuhan ini didukung oleh kuatnya konsumsi rumah tangga yang pada Kuartal III-2023 bertumbuh 5,06% (yoy) dan investasi naik 5,77% (yoy). Terdapat juga dua sektor yang berhasil tumbuh dua digit pada Kuartal III-2023 yakni sektor transportasi sebesar 14,7% (yoy) dan sektor terkait pariwisata 10,9% (yoy).

“Tingkat inflasi kita terkendali dengan baik berkat koordinasi kuat antar lembaga terkait. Tiap minggu kita melacak harga komoditas di tiap daerah, termasuk bagaimana mereka menjaga biaya logistik di wilayahnya masing-masing. Kita belajar dari masa pandemi Covid yang lalu, bagaimana membuat tiap kabupaten/kota berkompetisi menangani pandemi agar menjadi yang terbaik, seperti halnya dalam penanganan inflasi ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Peluncuran Laporan Prospek Perekonomian Indonesia (Indonesia Economic Prospects/IEP) Edisi Desember 2023, di Jakarta, Rabu (13/12).

Tema “Aksi Iklim untuk Pembangunan” diangkat dalam laporan tersebut serta selaras dengan komitmen Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif secara sosial, dan ramah lingkungan. Melalui peluncuran laporan ini juga diharapkan dapat menjadi wadah mendiskusikan berbagai ide dan konsep untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. “Selagi berupaya meningkatkan permintaan domestik, kami menyadari dan mewaspadai tantangan perekonomian global yang dapat menghambat kinerja perekonomian nasional. Sehingga, untuk menjaga prospek pertumbuhan dan memitigasi seluruh tantangan ke depan, kami telah menyiapkan serangkaian strategi,” jelas Menko Airlangga.

Dalam jangka pendek dan menengah, strategi utama Pemerintah yakni meningkatkan konsumsi rumah tangga, mendorong investasi, mempercepat ekspor, yang dilaksanakan melalui koordinasi kuat antara sektor fiskal, moneter, dan riil. Di antara yang telah dilakukan yakni Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat Daerah (TPID) yang menerapkan bauran kebijakan dan koordinasi yang kuat sehingga berhasil mengendalikan inflasi. “Kami juga telah menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Satgas Peningkatan Ekspor Nasional melalui penguatan pasokan ekspor, diversifikasi pasar ekspor, penguatan pembiayaan dan kerja sama internasional, serta pengembangan ekspor UMKM,” ungkap Menko Airlangga.

Dari perspektif jangka panjang, tahun 2024 akan menjadi tahun landasan penting sebelum pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Pendekatan pembangunan transformatif akan dilakukan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Lebih jauh, Pemerintah akan melanjutkan rangkaian strategi kebijakan dalam meningkatkan keberlanjutan melalui percepatan transisi energi, pengembangan ekosistem mobil listrik, dan membangun penyimpanan karbon. Kemudian meningkatkan produktivitas melalui inovasi digital serta melanjutkan reformasi dan transformasi struktural yang mencakup percepatan proyek infrastruktur pada konektivitas, peningkatan kualitas kelembagaan, penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, dan industrialisasi.

“Kami juga optimis dengan langkah positif aksesi keanggotaan Indonesia di OECD, bahwa Indonesia akan menjadi negara ASEAN pertama yang menjadi anggota OECD. Keanggotaan itu akan membawa beberapa manfaat di antaranya yakni peningkatan reputasi dan transparansi, standar kebijakan yang tinggi, dan peningkatan kepercayaan investor terhadap Indonesia, sehingga targetnya kita akan bisa keluar dari middle income trap,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kegiatan ini di antaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi, World Bank Country Director for Indonesia and Timor-Leste, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Komisaris Utama PT Bank Mandiri Tbk, Lead Economist World Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Maritim, Investasi dan Hubungan Luar Negeri. (dtf/keu)