Jakarta, FreedomNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menarik utang baru senilai Rp 600-an triliun pada tahun depan. Hal itu sejalan dengan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang dirancang sebesar 2,9%, naik dibandingkan target defisit 2023 sebesar 2,27%. "Secara nominal utang kita bertambah. Tahun depan dengan defisit sekitar 2,9% rata-rata kemungkinan kalau nggak ada penurunan defisit, utang kita bertambah Rp 600 triliun," kata Deni dilansir dari laman Antara, Senin (18/12/2023).

Deni mengakui naiknya angka penarikan utang pada 2024 akan menambah pembiayaan untuk utang pokok dan bunga. Meski begitu, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) disebut masih terbilang aman. "Kalau kita bandingkan dengan negara peer, kita dengan debt to GDP makin kecil sekarang sekitar 37%, kalau awal pandemi 40%. Ini relatif masih rendah let's say ASEAN country Malaysia, Filipina, Thailand mencapai 70%," ujar Deni.

Melansir Buku Nota Keuangan 2024, pemerintahan terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menarik utang baru senilai Rp 648,1 triliun. Jumlah itu turun dibandingkan desain awal APBN 2023 yang senilai Rp 696,3 triliun, namun masih lebih tinggi dari desain terakhir Rp 421,2 triliun yang diatur dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2023. Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis penarikan utang tahun ini akan lebih rendah dari yang ditargetkan awal. Sampai 12 Desember 2023, realisasinya baru Rp 345 triliun atau 81,9% dari Perpres Nomor 75 Tahun 2023 dan 41,9% dari APBN 2023.

Menurunnya penarikan utang karena penerimaan negara masih kuat dan belanja tetap terjaga baik. Kemudian pemerintah menggunakan sebagian saldo anggaran lebih (SAL) 2022 sebagai langkah antisipasi volatilitas pasar keuangan di 2023. "Ini yang menggambarkan APBN kita makin sehat karena defisitnya jauh lebih rendah dibandingkan rancangan awal dan dibandingkan tahun lalu. Tren dari defisit menurun, konsolidasi fiskal tetap terjaga kredibel dan kuat," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023). (dtf/keu)