Tameng Pemulihan Ekonomi dari Tekanan Global

Jakarta, FreedomNews - Outlook pertumbuhan ekonomi global 2024 bernuansa relatif suram seiring dengan munculnya berbagai prediksi perlambatan, baik akibat dampak instabilitas geopolitik maupun perubahan iklim. Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) IMF memperkirakan tahun depan ekonomi dunia akan melambat dan hanya tumbuh 2,9%, sedangkan pada 2023 angkanya diperkirakan berada di level 3%.

Senada, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada November lalu memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini mencapai 2,9%, lalu melambat menjadi 2,7% pada 2024, dan sedikit membaik menjadi 3% pada 2025. Proses pemulihan ekonomi global juga terpengaruh oleh permasalahan perubahan iklim, struktur demografi, dan digitalisasi. Dinamika perekonomian global berubah cepat dengan ketidakpastian yang tinggi.

Di tengah tantangan ekonomi global yang berat, optimisme pemulihan ekonomi nasional tetap terjaga. “Penting juga antisipasi terhadap semua skenario ke depan. Kita harus merespons dengan cepat terhadap situasi yang berubah,” ujar Presiden RI Joko Widodo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023, baru-baru ini. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 4,7%—5,5% pada 2024 dan 4,8%—5,6% pada 2025, atau dengan kata lain menjadi salah satu yang cukup tinggi di dunia.

Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan bahwa arah bauran kebijakan BI pada 2024 difokuskan pada stabilitas (pro-stability) untuk mencapai sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (pro-growth). “Prospek ekonomi Indonesia tahun 2024 akan menunjukkan ketahanan dan kebangkitan. Kuncinya pada 'Sinergi Bauran Kebijakan Ekonomi Nasional,” ujarnya.

Poin stabilitas bakal diarahkan di sisi moneter nasional, sedangkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan akan menyasar sisi makroprudensial, sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, serta ekonomi keuangan inklusif & hijau. Lima arah kebijakan tersebut diperkuat dengan sinergi kebijakan BI dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan ekonomi dan pengendalian inflasi tidak hanya dijalankan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dengan peran kuatnya.(dtf/keu)