Jakarta, FreedomNews - Pendapatan negara bukan hanya bersumber dari pajak dan bea cukai, tetapi juga berasal PNBP atau pendapatan negara bukan pajak yang mencakup dividen BUMN hingga hasil dari layanan kementerian/lembaga. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa sepanjang 2023, terdapat lima kementerian/lembaga yang menyumbangkan PNBP paling banyak. “K/L yang kontribusi PNBP-nya cukup signifikan, Kominfo mengumpulkan Rp22,7 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip Minggu, 7 Januari 2024.

Meski PNBP dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tercatat turun dari realisasi 2022 yang senilai Rp23,2 triliun, namun Kemenkominfo menjadi penyumbang PNBP paling besar pada 2023 di antara K/L lainnya. Pendapatan ini utamanya bersumber dari penggunaan spektrum frekuensi radio. Sementara penurunan PNBP sebesar 1,9% (year-on-year/yoy) yang terjadi dari layanan Kominfo ini karena turunnya penerimaan dari tahun anggaran yang lalu, dalam hal ini tidak berulang. Selain Kemenkominfo, Kepolisian RI atau Polri menjadi penyumbang PNBP kedua terbesar dengan angka Rp9,6 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa pendapatan yang naik 2,9% dari 2022 ini utamanya dari penerbitan surat-surat kendaraan bermotor, seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan roda dua maupun empat. “Karena masyarakat mulai beli motor mobil, penerbitan SIM, STNK, BKPB, TNKB, dan NRKB itu mengalami kenaikan, makanya Polri bisa mengumpulkan Rp9,6 triliun,” jelasnya. Mobilitas masyarakat yang semakin meningkat pascapandemi Covid-19 tercermin dari pendapatan dari layanan paspor, visa, dan izin imigrasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penerimaan negara melalui kementerian ini melonjak tinggi, dari Rp6,5 triliun pada 2022 menjadi Rp9,6 triliun pada 2023 atau tumbuh 47,1% (yoy).

Sementara itu, penerimaan negara dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) naik 6,9% (yoy) dari Rp7,3 triliun pada 2022 menjadi Rp7,8 triliun pada 2023. Utamanya berasal dari sarana dan prasarana kereta api dan pendapatan jasa navigasi penerbangan dan pendapatan jasa kepelabuhan. Jika dipadankan dengan belanja negara, penerimaan dari Kemenhub hampir setara dengan penebalan anggaran sosial untuk bantuan langsung tunai (BLT) EL Nino senilai Rp7,5 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Terakhir, PNBP dari Kejaksaan RI menyumbang Rp4,4 triliun terhadap kas negara sepanjang 2023. Dibandingkan dengan empat kementerian lainnya, pendapatan dari Kejaksaan ini tumbuh paling signifikan hingga 59,5% (yoy). “Kejaksaan mulai menujukkan dari lelang, ini hal positif karena kita bisa recover aset-aset dari tindak pidana korupsi,” lanjut Bendahara Negara. (dtf/keu)