Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pengurus Aliansi Kebangsaan

SAUDARAKU, politik akal sehat tampaknya sedang memasuki ruang gawat darurat di negeri ini. Berbagai bentuk pilihan kelembagaan demokrasi dan kebijakan publik tak memenuhi asas-asas nalar publik yang sehat – dengan tendensi pengabaian asas politik responsif dan inklusif.

Politik responsif menghendaki agar perkembangan demokrasi tak berhenti sebatas demokrasi minimalis yang elitis, tetapi menjadi demokrasi deliberatif (permusyawaratan) yang dipimpin hikmat kebijaksanaan.

Demokrasi elitis, sebagaimana dikonseptualisasikan Joseph Schumpeter, mengerdilkan demokrasi sebatas metode prosedural, melupakan substansi berkaitan dengan tujuan kesejahteraan atau perbaikan nasib rakyat. Demokrasi hanyalah seperangkat prosedur sebagai wahana keputusan diambil dan kebijakan dihasilkan.

Kedua, konsep politik dianalogikan dengan konsep ekonomi pasar. Kompetisi politik berhubungan erat dengan kompetisi ekonomi. Demokrasi elitis menempatkan demokrasi sebagai arena kompetisi bagi elit terbatas dan teratas. Politisinya pengusaha, wakil rakyatnya saudagar, voternya konsumen.

Ketiga, demokrasi elitis berbeda tipis dengan sistem totalitarianisme sebatas bahwa pemimpin dari demokrasi elitis diajukan sementara dalam sistem kediktatoran berdasarkan pemaksaan.

Keempat, rakyat umum memiliki peranan minimal. Rakyat hanya datang ke pemilu untuk memilih wakilnya, namun mereka tidak dapat “menentukan” dan berpartisipasi dalam pengambilan suatu kebijakan.

Demokrasi deliberatif bermaksud mengatasi kekurangan demokrasi elitis dengan memandang kebebasan individu dan kesetaraan politik sebagai hal penting sejauh bisa mendorong kemampuan manusia untuk membentuk tatanan kolektif yang berkeadilan melalui deliberasi rasional.

Dalam demokrasi deliberatif, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat: didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan; didedikasikan bagi kepentingan banyak orang bukan segelintir elit; berorientasi jauh ke depan; bersifat imparsial dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak, terbebas dari dikte minoritas elit penguasa-pengusaha serta klaim mayoritas. (*)