Jakarta, FreedomNews – Pada Rabu, 22 November 2023, berbagai media telah memberitakan peredaran surat reshuffle terhadap 13 menteri kabinet Joko Widodo – Ma'ruf Amin. Pihak Istana membantah soal surat tersebut dan menyatakan sebagai hoaks.

Dalam foto yang beredar itu, daftar menteri yang di-reshuffle sudah disetujui oleh Presiden Jokowi dan ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno. Namun, tidak tertera kapan surat reshuffle tersebut ditandatangani oleh Pratikno.

Berdasarkan surat yang beredar tersebut, ada 13 menteri yang di-reshuffle yaitu: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Hadi Tjahjanto diganti Indrajaya Murod; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif diganti TB. Muhammad Sulaiman; Menteri Sekretaris Kabinet: Pramono Anung diganti Yandri Susanto;

Menteri Desa PDTT: Abdul Halim Iskandar diganti Eko Putro Sandjojo; Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly diganti Yusril Ihza Mahendra; Menteri Sosial: Tri Rismaharini diganti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menteri PAN-RB: Abdullah Azwar Anas diganti Ibnu Susilo; Menteri Pemuda Olahraga: Dito Ariotedjo diganti Ilham Permana;

Menteri Investasi/Kepala BKPM: Bahli Lahadalia diganti Andi Sapran; Menkopolhukam: Mahfud MD diganti Hadi Tjahyanto; Mendikbudristek: Nadiem Makarim diganti Kadarsah Suryadi; Panglima TNI: Yudo Margono diganti Agus Subiyanto; Kepala Badan Intelijen Negara (BIN): Budi Gunawan diganti Dudung Abdurachman.

Sementara itu berdasarkan daftar tersebut, reshuffle yang telah terealisasi adalah penggantian Laksamana Yudo Margono oleh Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Pelantikan pun sudah dilakukan oleh Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Namun, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini membantah bahwa surat reshuffle menteri kabinet Jokowi tersebut adalah hoaks. "Hoaks," ujarnya singkat saat dihubungi wartawan, Rabu (22/11/2023).

Kemudian ketika ditanya apakah memang ada reshuffle di luar daftar menteri yang berada di surat tersebut, Faldo kembali membantahnya. Ia menegaskan tidak ada reshuffle dalam waktu dekat ini. "Intinya, ini (surat reshuffle menteri) hoaks," sambungnya.

Pasca pernyataan Faldo, Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) juga menegaskan bahwa surat tersebut adalah berita bohong. Bantahan ini diunggah di akun Instagram resmi Kemensesneg, @kemensesneg.ri.

"Berkenaan dengan beredarnya informasi/daftar reshuffle ke-7 Kabinet Indonesia Maju yang diusulkan dan telah disetujui oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dengan menggunakan identitas logo Kementerian Sekretariat Negara, bersama ini kami nyatakan bahwa surat yang beredar tersebut adalah tidak benar (hoaks), karena sampai dengan saat ini Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah mengeluarkan informasi dimaksud," tulis Kemensesneg dalam unggahannya, seperti dilansir Tribunnews.com.

Konon, sebenarnya draf foto naskah reshuffle yang beredar dan ditandatangani Pratikno itu asli, bukan hoaks. Sebab, memang ada rencana reshuffle kabinet. Namun, karena terlanjur beredar di media, Istana menyatakan sebagai informasi hoaks, sehingga rencana reshuffle akan ditunda dulu.

Apalagi, ternyata masih ada nama-nama yang kurang pas dengan rencana penempatannya. Untuk Kepala BIN, misalnya, yang pas adalah Hadi Tjahyanto, bukan Dudung Abdurrahman. Sementara, Dudung akan ditempatkan sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD.

Sebab, kalau Dudung di posisi Kepala BIN, ini sama halnya dengan tetap memberi formasi kepada “orangnya” Megawati Soekarnoputri, Ketum PDIP. Apalagi, belakangan ini antara Presiden Jokowi dengan Megawati masih terkesan terjadi “keretakan”, meski Puan Maharani, putrinya menyatakan bahwa Jokowi masih kader PDIP.

Jadi, itulah salah satu penyebab akhirnya draf rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju tersebut dinyatakan pihak Istana sebagai hoaks. Jika ternyata informasi itu benar, bukan hoaks, kemudian patut dipertanyakan, siapa pihak yang sengaja bocorin draf tersebut.

Apalagi, yang tanda tangan itu jelas: Pratikno. Dapat dipastikan, draf rencana reshuffle itu berasal dari Istana sendiri. Mestinya, sebelum Istana menyatakan sebagai hoaks, draf rencana reshuffle itu diuji forensik dulu.

Jika ada kemauan, sangatlah mudah untuk menelusur jejak digital email atau transaksi elektronik lainnya yang berasal dari Istana. Termasuk, pejabat Istana yang dicurigai sebagai penyebar info yang belakangan dinyatakan sebagai hoaks tersebut.

Atau, bisa jadi draf ini disebarkan dengan tujuan "menggertak" anggota koalisi pemerintah yang dianggap mulai "membelot" dari rencana besar Jokowi. Sekaligus memberi sinyal kepada kawan "koalisi" baru bahwa "mereka" mendapat tempat khusus di samping Jokowi mulai saat ini.

Mochamad Toha