Jakarta, FreedomNews – Baru-baru ini, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuat program bagi-bagi rice cooker gratis dalam rangka mendorong pemanfaatan energi bersih dari rumah tangga. Rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Masak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga.

Menanggapi hal tersebut, Felia Primaresti, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), menyampaikan pendapatnya bahwa hal ini termasuk kebijakan yang dinilai sangat politis.

Menurutnya, apabila pemerintah memang berniat untuk mendorong pemanfaatan energi bersih, mengapa program ini tidak dilaksanakan dari lama dan justru baru akan dimulai berbarengan dengan tahun politik menuju Pilpres 2024.

Felia juga menambahkan bahwa, program bagi-bagi rice cooker gratis ini memakan anggaran yang sangat besar yaitu Rp 347,5 miliar. Dengan angka yang sebesar itu, patut rasanya masyarakat mencurigai adanya potensi penyalahgunaan, berupa korupsi dan nepotisme dari pengadaan barangnya.

“Apalagi, hal serupa seperti bantuan sosial di masa-masa awal pandemi pun juga tak luput dari sasaran korupsi,” katanya. Felia kembali menyampaikan bahwa program ini patut dipertanyakan karena jangan-jangan hanya digunakan untuk kepentingan Pilpres 2024.

Selain itu, menurut jurnal dan artikel yang ada, Felia mengatakan bahwa alat masak listrik tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengurangan emisi karbon. Ditambah lagi, sumber listrik yang dipakai di Indonesia Sebagian besar masih berasal dari batu bara.

Di akhir rilis tertulisnya di Jakarta (9/10), Felia tegas menyampaikan bahwa sebaiknya pemerintah meninjau ulang kebijakan ini atau bahkan mencabut Peraturan Menteri-nya. pemerintah perlu melibatkan beragam pemangku kepentingan terkait dan memastikan perhitungan dan sumber daya pendukung untuk memastikan efektivitas kebijakan ini nantinya. (IP/*)