Jakarta, FreedomNews - Sekitar 40 tokoh nasional berkumpul di rumah ekonom senior, Rizal Ramli, Jalan Bangka IX Nomor 49R, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2023. Mereka mendiskusikan berbagai persoalan bangsa dan negara yang semakin rusak dan carut-marut.

Selain Rizal Ramli sebagai tuan rumah, tokoh nasional yang hadir antara lain mantan Ketua MPR (Majelis Permusyawararan Rakyat), Amien Rais; mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), Mayor Jenderal (Mayjen) Soenarko; mantan Komandan Korps Marinir, Letjen Suharto; analisis politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun. Hadir juga Marwan Batubara yang aktif mengkritisi Pertamina dan sektor pertambangan dan sejumlah tokoh nasional lainnya, baik dari kalangan ekonomi, politik, militer, dan akademisi.

Seusai berkumpul para tokoh tersebut akan mendatangi gedung KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan dan gedung Kejaksaan Agung, di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Mereka akan mendesak penegak hukum di KPK dan Kejagung supaya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sampai ke akar-akarnya. Di KPK, para tokoh akan mempertanyakan kelanjutan laporan Ubedillah Badrun, terkait dugaan korupsi yang dilakukan dua putra Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangerap.

Dalam pengantarnya, Rizal Ramli mengatakan, perubahan yakin terjadi karena kondisi objektif sudah matang. Alasannya, karena kehidupan ekonomi rakyat susah banget.

"Sebanyak 40 persen rakyat Indonesia statusnya miskin, di bawah betul-betul nggak punya uang. Karena uangnya disedot untuk membayar utang pokok Rp 400 triliun dan bayar bunga Rp 350 triliun. Jadi, itu satu, uang yang disedot membayar utang dan bunga Rp 750 triliun atau sepertiga dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata mantan Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.

Rizal Ramli menjelaskan cara uang rakyat disedot guna membayar utang pokok dan bunga pinjaman melalui APBN itu. Caranya, pemerintah menawarkan Surat Utang Negara (SUN) dengan bunga 6,5 persen, sedangkan bank hanya 1,5.persen. Jadi, yang punya uang, termasuk lembaga keuangan dan bank ramai-ramai membeli SUN.

Artinya, uang berada dalam bentuk SUN. Padahal, uang itu mestinya beredar di masyarakat dan akan memperkuat konsumsi rakyat.

"Begitu uang disedot pemerintah untuk membayar utang, konsumsi masyarakat langsung turun. Jadi, rakyat di bawah betul nggak ada uang. Yang menengah punya aset tanah dan mobil, tetapi disekolahkan (digadaikan). Jadi, yang pesta cuma oligarki," kata mantan Menko Maritim dan Sumber Daya Alam, di era pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). (Anw/Md).