Jakarta, FreedomNews - Partai Ummat menegaskan bahwa kelompok pendukung penjajah Israel tidak boleh ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Dalam konstitusi kita jelas ditegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, maka tidak boleh di negara kita ada kelompok yang mendukung penjajahan. Apalagi penjajah Israel yang saat ini sedang melakukan pembantaian terhadap rakyat Palestina," jelas Wakil Ketua Umum Buni Yani, dalam keterangan persnya, Ahad (26/11/2023).  

Buni Yani, Wakil Ketua Umum

Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara penjajah Israel. "Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah itu melarang pengibaran dan penggunaan bendera Israel di wilayah Indonesia. Lagu Kebangsaan Israel juga dilarang untuk dikumandangkan," tambah Buni Yani.   Apalagi, kata dia, Pemerintah Indonesia selama ini jelas keberpihakannya mendukung Palestina dan menentang penjajahan zionis Israel. "Artinya, jika ada kelompok pendukung penjajah, mereka telah melanggar konstitusi dan menentang pemerintah," jelasnya.   Oleh karena itu, munculnya kelompok intoleran pendukung Isreal yang mengibarkan bendera penjajah zionis di Bitung, Sulawesi Utara baru-baru ini jelas merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi.

"Apalagi mereka melakukan kekerasan terhadap massa yang sedang melaksanakan amanat konstitusi yaitu aksi solidaritas mendukung kemerdekaan Palestina," ujar Buni Yani.   Menyikapi kasus kekerasan di Bitung, Partai Ummat mendesak aparat kepolisian untuk menangkap dalang kelompok tersebut dan pelaku kekerasannya.   "Usut tuntas aktor intelektual kelompok pro penjajah ini dan tangkap pelaku kekerasan yang melakukan penyerangan, termasuk yang mengibarkan bendera Israel. Ini tidak boleh dibiarkan, harus ditindak tegas agar tidak terjadi lagi di kemudian hari," tegas Buni Yani.   "Dan untuk organisasinya, itu harus dibubarkan, jangan dibiarkan eksis karena akan berbahaya. Tidak boleh ada kelompok yang mendukung penjajah di NKRI ini," tandasnya. (TG)