Jakarta, FreedomNews – Mantan Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) Din Syamsuddin mengatakan, kebijakan pemerintah dan cara brutal aparat kepolisian terhadap masyarakat Melayu di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Riau sangat diskriminatif dan refresif. Padahal, mereka hanya ingin mempertahankan tanah kelahirannya dari penggusuran.

"Penanganan yang brutal, diskriminatif dan refresif itu akan berdampak mempertajam pertentangan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dalam masyarakat Indonesia yang majemuk," kata Din dalam keterangan persnya yang diterima Freedom News, di Jakarta, Sabtu, 16.September 2023.

Din menanggapi bentrokan yang terjadi pada saat penggusuran terhadap warga Pulau Rempang, pada Kamis, 7 September 2023 yang lalu. Akibat penanganan yang brutal itu, sejumlah warga menderita luka, anak-anak sekolah dasar trauma, 43 orang dijadikan tersangka. Sejumlah aparat kepolisian juga menjadi korban dalam peristiwa itu. Pengosongan di pulau tersebut dilakukan pemerintah demi investasi dari RR China yang akan membangun pabrik kaca.

“Pemerintah seharusnya tidak menganggap masalah di Tanah Riau itu sebuah miskomunikasi saja. Karena, sejatinya hal tersebut adalah malpraktek kekuasaan yang zalim dan tidak adil, yang hanya mementingkan penguasa, tetapi membuat rakyat menderita,” kata Din.

Menurut Din, cara-cara penananganan seperti itu bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 yang mengatakan, pemerintah harus melindungi segenap rakyat dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia.

“Juga tidak melaksanakan amanat sila kelima Pancasila yaitu, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Din yang juga mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

Din meminta supaya pemerintah tidak bermain api dengan masalah SARA, karena akan menjilat muka sendiri.

Dia pun mengutip pernyataan PP Muhammadiyah dan PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) yang meminta investasi di Batam supaya dihentikan. Kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu juga meminta para menteri agar tidak mengeluarkan penyataan yang angkuh terhadap rakyat, karena itu akan menjatuhkan diri mereka sendiri.

Din mengingatkan pengusaha Tomy Winata (yang akan membangun kawasan Pulau Rempang) supaya menyadari langkahnya salah. Sebab, Tomy Winata akan berhadapan dengan kekuatan rakyat yang akan terus mengejarnya sampai ke ujung dunia.   “Mari merawat kemajemukan dan kerukunan Indonesia yang berkeadilan dan berkeadaban,” ujar Din. (Anw)