Catatan Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih

TERKAIT dengan testimoni “Maklumat Jogjakarta”, dengan penuh kesadaran yang mendalam dan sungguh-sungguh Presiden terpilih Prabowo Subianto segeralah NKRI kembalikan, kembali kepada Pancasila dan UUD 1945.

Masih diyakini bahwa Prabowo Subianto masih ada keengganan untuk memutuskan hubungan dengan oligarki dan pihak LN yang mendukung kemenangannya pada Pilpres 14 Februari 2024.

Terdapat sinyal bahwa Prabowo Subianto perlu dukungan, dorongan masyarakat, bangkitkan semangat dan keberaniannya dalam mengelola dan mengendalikan negara, NKRI kembali ke Pancasila dan UUD '45 seperti telah terjadi pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Gerindra harus berani dan konsisten, bahwa:

Dalam Mukadimah AD/ART-nya tentang bahayanya penyelewengan-penyelewengan terhadap cita- cita Proklamasi pada 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada ujungnya membuat bangsa Indonesia kehilangan kedaulatan dan kemerdekaan sejati.

Dalam Visi dan Misinya AD/ART khususnya pada pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa: Partai Gerindra akan mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Atas kondisi itu, sangat diperlukan dukungan TNI dan rakyat dari berbagi unsur untuk mengawal Prabowo Subianto sebagai Presiden RI wujudkan tegaknya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, dengan Dekrit Presiden Negara Kembali Pancasila dan UUD 1945.

Kondisi riil alternatif politik di Indonesia perlu disampaikan kepada Presiden terpilih sebagai suatu pertimbangan kebijakan yang harus diambil, ditempuh, dan dilaksanakan.

Untuk kembali ke Pancasila dan UUD ‘45, Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada beberapa pilihan kebijakan politik dengan kendala dan hambatan, antara lain:

Pertama; Pendekatan Sistem Kebijakan politik yang harus diambil Kembalinya Pancasila dan UUD 1945.

Kendala dan hambatan: Semua lini penyelenggara pemerintahan telah terkontaminasi kekuatan Taipan Oligarki, Asing dan Aseng; Semua larut dalam paham Liberalisme, Kapitalisme dan Individualisme; Munculnya kekuatan dengan berbagai upaya dan rekayasa menolak negara kembali ke Pancasila dan UUD '45 dan tetap berlakunya UUD 2002.

Kedua; Pendekatan Kepemimpinan Figur Pancasilais Sejati dan memiliki sifat Kesatria (Bertaqwa kepada.Tuhan YME, Amanah, Jujur, dan Adil).

Kendala dan hambatan: Lahirnya pemimpin generasi baru seperti asing dengan Penghayat dan Pengamalan Pancasila dan UUD 45; Lahirnya pemimpin generasi baru yang larut dalam kehidupan hedonis di alam Liberalisme, Kapitalisme dan Individualisme;

Lahirnya pemimpin generasi baru yang buta sejarah terhadap kekuatan Pancasila sebagai dasar dan filosofi negara dan UUD 45 sebagai jalan keselamatan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketiga; Pendekatan Revolusi.

Akan menjadi kehendak alam lahir dengan sendirinya apabila NKRI yang terus-menerus mengalami kebuntuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa arah dan tujuan yang jelas.

Bahwa: Revolusi adalah sah apabila rakyat sebagai pemilik kekuasaan menghendakinya; Revolusi akan muncul tidak bisa dipercepat dan ditunda apabila NKRI tetap di luar kendali Pancasila dan UUD '45; Revolusi akan muncul ketika kekuatan rakyat telah menyatu dengan kekuatan bersenjata (TNI).

Presiden Prabowo Subianto adalah seorang prajurit yang tidak akan lepas dari Sapta Marga dan Sumpahnya sebagai prajurit sekalipun sudah purnawirawan.

Ketegaran seorang prajurit TNI telah dicontohkan oleh Jenderal Besar TNI Raden Soedirman adalah Bapak Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada 19 Desember 1948 Indonesia tersisa Jogjakarta terkepung Belanda. Presiden Soekarno telah meminta Panglima Sudirman, “Dimas tinggal saja di sini bersama sama kami (di Istana)”. Jawab Pak Sudirman singkat, "Wah, tapi saya tidak bisa, saya tentara".

Dalam kondisi sakit parah Panglima Besar mengatakan kepada pasukannya, “TNI tidak kenal menyerah – Metz or Zonder Pemerintah (dengan atau tanpa pemerintah) tidak ada kata menyerah dengan Belanda”.

Testimoni Maklumat Jogjakarta meminta, mendorong dan memberikan pilihan kepada Prabowo Subianto dengan perjuangan tidak seberat Panglima Besar Jenderal Sudirman, “Kembalikan Negara Kembali ke Pancasila dan UUD 1945 sebagai jalan keselamatan dan keutuhan NKRI”.

Jogjakarta, 13 Oktober 2024

Maklumat Jogjakarta

Kami yang menandatangani: Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto; Prof. DR. Rochmat Wahab, MPd, MA; Prof. DR. Soffian Effendi, BA (Hons), MA, MPIA, PhD; Prof. DR. Kaelan, MS. PDF. (*)