Apapun kekurangan dan kecurangan dari hasil Pilpres 2024 telah menjadi “catatan hitam” proses demokrasi di Indonesia. Pelantikan Prabowo pada 20 Oktober mendatang harus tetap berjalan dan dilaksanakan sesuai jadwal waktunya.

Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih

MENCERMATI beragam peristiwa manuver politik perselingkuhan kekuatan Presiden dan DPR untuk melakukan pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, telah berlalu.

Ancaman rekayasa politik hitam Joko Widodo masih hidup dan akan nyasar kepada peristiwa politik yang lebih sadis dan kejam. Kekuatan Jokowi yang sudah lumpuh masih mimpi bisa mengacak-acak tatanan politik dan hukum serta kaidah keadaban demokrasi.

Skenario besar masih berjalan dalam mimpi Jokowi, yang indikasinya akan berusaha membatalkan pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Masih mengkhayal ingin membatalkan hasil Pilpres 2024 kembali melalui MK. Selain rekayasa itu, ada akan rekayasa pra kondisi negara dalam keadaan darurat, dengan memunculkan bermacam-macam rekayasa kekacauan.

Mimpi tersebut muncul dari halusinasi busuk Jokowi yang ingin tetap memiliki dan meneruskan kekuasaannya. Pada saat yang bersamaan semua pemujanya mulai meninggakannya.

Jokowi belum siap untuk lengser dengan legawa karena semua ancaman yang membahayakan dirinya belum aman, bahkan sangat membahayakan dirinya.

Kabut gelap yang selama ini bisa dibenamkan, ditutupi, disembunyikan, dan disimpan rapat tanpa kekuasaan tambahan pasti akan terbongkar.

Indikasi Jokowi trah PKI, ijazah palsu, melindungi, dan akan membuka kran kebangkitan PKI dan hubungan gelap dengan Taipan Oligarki dan Partai Komunis China, sudah dekat waktunya akan terbongkar.

Rekayasa untuk menempatkan Gibran Rakabuming Raka anaknya sebagai Cawapres dan politik dinastinya pasti akan berantakan. Taipan oligarki akan meninggalkan Jokowi, dan bahkan akan membiarkan apapun nasib politik yang akan menimpanya.

TNI akan tetap pada tugas pokoknya menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap NKRI.

Rekayasa dan keinginan Jokowi untuk bertahan memiliki kekuasaan dengan akan menggagalkan Prabowo dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang hanya karena tidak percaya jika Prabowo bisa melindungi dirinya paska lengser dari kekuasaannya. Bayangan ketakutan dirinya adalah tanda orang yang sudah dekat ajalnya.

Masih terlacak rekayasa dan gerakan mimpi Jokowi: Memanipulasi prosedur demokrasi sebagai sarana melanggengkan kekuasaan dan mendistorsi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Apapun kekurangan dan kecurangan dari hasil Pilpres 2024 telah menjadi “catatan hitam” proses demokrasi di Indonesia. Pelantikan Prabowo pada 20 Oktober mendatang harus tetap berjalan dan dilaksanakan sesuai jadwal waktunya.

Kita mengajak semua lapisan masyarakat (rakyat) pemilik kekuasaan, bangkit, cegat dan hancurkan semua rekayasa buruk dan busuk yang akan membahayakan NKRI. (*)