Presiden Jokowi cawe-Harusnya Presiden Jokowi cawe-cawe untuk TIDAK cawe-cawe memaksakan hanya dua pasangan capres pada Pilpres 2024, apalagi dengan menghalalkan segala cara yang melanggar etika politik dan konstitusi.

Oleh: Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara, Senior Partner INTEGRITY Law Firm Registered Lawyer di Indonesia dan Australia

MAJALAH TEMPO edisi 3 - 9 Juli 2023 mengangkat judul cover "Ekspansi Politik Dinasti Jokowi". Ini bukan isu baru sebenarnya, tapi memang makin merisaukan, dan harus terus masif diteriakkan.

Sebenarnya bukan hanya dinasti politik, tapi juga dinasti bisnis. Kedua dinasti itu jelas-jelas merusak janji kampanye awal Joko Widodo dulu untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Faktanya, Korupsi Kolusi Nepotisme makin merajalela.

Ekspansi sang Anak (Gibran Rakabuming Raka – Kaesang Pangarep) dan Menantu (Muhammad Bobby Afif Nasution) di sektor bisnis dan politik meruntuhkan janji kampanye tersebut. Jokowi justru menjadi contoh terdepan bagaimana korupsi disuburkan, kolusi dengan oligarki dibiarkan, dan juga nepotisme dikembangbiakkan.

Harusnya Cawe-cawe

Harusnya Jokowi cawe-cawe menolak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menolak RUU Pelemahan KPK. Melalui panselnya menolak komisioner KPK yang tidak beretika, bukan justru ditambah bonus perpanjangan 1 tahun jabatan. Menolak rekayasa soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang memecat Novel Baswedan dkk.

Harusnya Jokowi cawe-cawe mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. Sebagaimana Jokowi mengkilatkan pembahasan perubahan UU KPK, UU IKN, Perubahan UU Minerba, bahkan mem-Perppu-kan UU Ciptaker.

Harusnya Jokowi cawe-cawe tidak membiarkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko membegal Partai Demokrat.

Harusnya Jokowi cawe-cawe melarang anak dan mantunya tidak dulu masuk ke dalam pilkada, karena merusak pertandingan hanya menjadi "permainan bola gajah" pura-pura berkompetisi, padahal pemenang sudah ditentukan sebelumnya.

Harusnya Jokowi cawe-cawe, melarang anaknya menerima modal bisnis dari para (taipan) oligarki bermasalah. Karena suntikan modal atau kongsi bisnis demikian sebenarnya adalah potret telanjang dari tindak pidana korupsi trading in influences atau minimal suap, melalui anak-anak Presiden.

Harusnya Presiden Jokowi cawe-cawe untuk TIDAK cawe-cawe memaksakan hanya dua pasangan capres pada Pilpres 2024, apalagi dengan menghalalkan segala cara yang melanggar etika politik dan konstitusi.

Presiden Jokowi cawe-cawe pada Pilpres 2024 untuk kepentingan bangsa dan negara, atau untuk kepentingan dinasti politik dan bisnis koruptif keluarganya? (*)