Perubahan ajaib tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan kekuatan besar dari pemilik kedaulatan negara (rakyat) melakukan people power untuk memaksa penguasa merubah kembalikan proses pilpres yang jujur dan adil.

Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih

MENURUT Linda Lee Kaid (2007), iklan politik adalah proses komunikasi di mana seorang sumber (biasanya kandidat dan atau partai politik) membeli atau memanfaatkan kesempatan melalui media massa guna meng-exposure pesan-pesan politik dengan sengaja untuk mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan perilaku politik khalayak.

Iklan sebagai salah satu bentuk komunikasi yang terdiri atas informasi dan gagasan tentang suatu produk yang ditujukan kepada khalayak secara serempak agar memperoleh sambutan baik, apakah itu iklan benar atau tipuan.

Menjelang Pilpres 1024, muncul survei rentalan, pencitraan, bualan janji bohong. Disempurnakan money politic yang diyakini sebagai senjata pamungkasnya, tanpa rasa malu dan bersalah hanya bekerja sesuai sponsornya. Jualan angka angka hasil rekayasa berisi isu bohong, murahan yang dipaksakan seolah-olah sebuah kebenaran.

Jadi kebohongan iklan dan survei yang dilancarkan secara terus-menerus bisa berpengaruh kuat pada masyarakat pemilih, diyakini akhirnya akan dianggap benar. Mereka bermazhab "Lenin" bahwa "kebohongan yang diajarkan terus-menerus di kemudian hari akan dianggap sebagai sebuah kebenaran".

Taipan oligarki ditopang kekuatan Xi Jinping (konsultan politik Presiden Joko Widodo) memiliki kendali total atas pelaksanaan Pilpres 2024. Tidak ada jaminan akan terlaksana pilres yang jujur dan adil bahkan peluang kecurangan dalam bentuknya yang macam macam akan terjadi dengan masif.

Bandar politik menguasai semua proses ranah tata laksana politik kita dan Pilpres dengan kekuatan finansial yang sangat besar, untuk membeli semua perangkat pelaksana di semua lini. KPU dan MK sudah dalam kendali dan genggaman mereka.

Untuk kembali melahirkan presiden kelas boneka yang lebih parah sebagai kaki tangan mereka. Ini Pilpres bandar politik, bukan Pilpres rakyat.

Rekayasa lanjut adalah permainan memanipulasi suara di KPU dan MK sebagai gawang terminal akhir penentu legalitas hukum, dalam kesiapan tinggi melaksanakan tugasnya, harus mengamankan capres bonekanya.

Pilpres 2024 sesungguhnya sekarang ini sudah selesai, siapa yang akan menjadi Presiden boneka selanjutnya sudah bisa ditebak yang hanya akan dikuasai oleh kekuatan dan jaringan penjajah gaya baru.

Pertanyaan apakah gambaran buruk Pemilu serentak 2024 benar-benar akan terjadi. Jawabannya: ya akan terjadi, kalau tidak ada perubahan ajaib secara total tentang perangkat dalam instrumen UU Pemilu dan perangkat aturan Pemilu lainnya.

Perubahan ajaib tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan kekuatan besar dari pemilik kedaulatan negara (rakyat) melakukan people power untuk memaksa penguasa merubah kembalikan proses pilpres yang jujur dan adil.

Keadaan darurat akan terjadi dan jalan keluarnya bubarkan rezim Jokowi, bentuk pemerintahan darurat, pemilihan Presiden ditata ulang sesuai UUD 1945. Maka menjadi mutlak negara harus kembali ke UUD 1945. (*)