Dua Kode Kecurangan Pilpres?

Walaupun kampanye sepi massa, tetapi kalau Pilpres diklaim menang satu putaran, itu artinya rancangan dan desain curang sedang diumumkan agar rakyat paham, dan menerima sebagai kenyaaan politik.

Oleh: Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

PEMBAGIAN Sembako di Depan Istana saat pilpres dan pernyataan Presiden Joko Widodo, boleh kampanye dan memihak.

Dugaan saya, itu kode keras untuk memenangkan Pilpres 2024 satu putaran. Untuk menangkan Paslon “Anak Haram Konsitusi”, Gibran Rakabuming Raka. Publik sudah tahu. Istana itu gedung apa?

Publik juga sudah tahu. Presiden adalah kepala negara. Kepala Pemerintahan untuk Rakyat. Publik juga sudah tahu, Kepala Negara dan Presiden itu harus netral. Sebagaimana Sikap Wapres: Ma’ruf Amin dan Menkeu Sri Mulyani.

Ketika ada pembagian sembako di depan Istana di saat Pilpres, artinya Istana sedang kirim pesan terselubung, bahkan terang-terang, dukung anaknya yang sedang berjuang sebagai Wapres.

Dan sembako adalah alat untuk berupaya menyogok Rakyat agar memilih Gibran, anaknya?

Ketika bicara Presiden boleh kampanye dan memihak, di sampingnya ada Menteri Pertahanan yang sedang maju sebagai Capres, Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, ada di sampingnya, bisa diartikan Joko Widodo sedang kampanye untuk 02 dan TNI harus amankan “perintah itu".

Dengan Dua sikap Istana: Pembagian Sembako dan Presiden boleh kampanye dan memihak, itu sinyal keras. Presiden sedang lakukan kampanye terselubung untuk “Anak Haram Konsitusi”.

Maka kalau sejumlah Lembaga Survei yang merilis angka tinggi bagi Paslon 02 adalah upaya mencocokkan antara kode Istana terhadap KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Walaupun kampanye sepi massa, tetapi kalau Pilpres diklaim menang satu putaran, itu artinya rancangan dan desain curang sedang diumumkan agar rakyat paham, dan menerima sebagai kenyaaan politik.

Kampanye tidak penting banyak massa. Yang penting sebar sembako dan amankan perintah presiden untuk menangkan calon tertentu.

Dengan dua kode keras itu, apakah dijamin Pilpres 2024 tidak curang? Jika demikian yang terjadi, rakyat jangan berharap ada demokrasi.

Selamat datang kekacauan di Republik ini? Apakah itu yang diimpikan oleh Joko Widodo di akhir kekuasaannya? Wallahu'alam. (*)