Pimpinan Lippo meminta tanggung jawab Jokowi atas kerugian Meikarta dll., untuk dititipkan kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo dan meminta tanggung jawab Jokowi atas kebohongan kebijakan selama ini.

Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih

DIUNGGAH di akun Instagram pribadi Jokowi @Jokowi pada Jumat (13/12/2024), Joko Widodo dengan sadar atau tidak sedang memberi pesan dirinya sedang adanya masalah dengan Geng Taipan Oligarki.

Terekam info mantan Presiden Joko Widodo menerima kunjungan keluarga pemilik Lippo Group di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah.

"Saya menerima kehadiran Bapak Mochtar Riady, Bapak James Riady, Bapak John Riady beserta keluarga di kediaman," tulis Jokowi. Disertai basa-basi lainnya sangatlah tidak penting.

Pertemuan itu terasa tersambung dengan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024.

Lobi Jokowi atas remot Taipan, konon, meminta agar Pilgub DKI direkayasa 2 putaran "Gagal", permintaan agar PSN PIK-2 bisa diamankan, Prabowo malah membuka aib Aguan bahwa PIK-2, menyalahi prosedur dan aturan dari rencana awal pembangunan, menabrak penjarahan tanah rakyat kemana-mana, ujungnya rakyat bangkit melawan.

Kunjungan keluarga besar CEO Lippo Group, James Riady, di kediamannya yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah. Ini bukan ajang silaturahmi, tetapi ajang Taipan nagih janji dan pertanggung-jawaban Jokowi harus bisa mengamankan semua program PSN sesuai perjanjian dengan segala resikonya.

Analisis sederhana pertemuan Jokowi dengan Bos Lippo di Solo apalagi di situ hadir "James Riyadi" yang jago lobi bisnis internasional:

Lippo adalah "anak emas" dari rezim Jokowi periode I dengan memberikan keistimewaan proyek Meikarta yang disinergikan dengan KA Cepat Jakarta – Bandung. Meikarta gagal dan sampai saat ini masih banyak rakyat yang uangnya belum kembali atau bahkan sudah hilang.

Banyak pimpinan proyek, beberapa orang saat ini dititipkan Jokowi ke Prabowo menjadi Menko. Saat ini turun fungsinya menjadi tenaga pemasaran Meikarta merangkap sebagai Menko harus ikut bertanggung jawab.

Di beberapa daerah terdapat berbagai "lokasi" bagus yang belum ada kebijakan PSN karena belum berstatus PSN dari Jokowi seperti PIK-2 dan BSD. Jokowi agar segera meminta Presiden Prabowo secepatnya mengeluarkan statusnya sebagai PSN.

Jadi pertemuan Solo tersebut ada 2 (dua) kemungkinan:

Pimpinan Lippo meminta tanggung jawab Jokowi atas kerugian Meikarta dll., untuk dititipkan ke Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo dan meminta tanggung jawab Jokowi atas kebohongan kebijakan selama ini.

Meminta bantuan agar aparat keamanan tetap diterjunkan untuk mengamankan semua proyek PSN yang telah mengikat dalam perjanjian bersama dengan Jokowi sebagai Presiden ketika itu. Tidak peduli melanggar aturan atau tidak.

Pimpinan Lippo memilih ketemu mantan Presiden Jokowi yang telah terikat perjanjian dibandingkan ketemu dengan Presiden Prabowo.

Untuk mengantisikasi gerombolan mafia kejahatan para penguasa yang telah menjadi budak Taipan Oligarki tidak boleh ada kompromi dan negosiasi – lawan, kejar, tangkap, dan penjarakan mereka semua yang terlibat kejahatan sebagai penghianat negara. (*)