Esok adalah hari kemenangan, kekalahan hanya ujian. Bersifat sementara saja. Allah bersama mereka yang berjuang dengan sabar dan gigih. Tangan Allah menaungi kebersamaan "yadullah ma'al jama'ah".

Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

DI luar perhitungan rezim culas dan curang bahwa perjuangan untuk melawan dan membongkar kecurangan bukan hanya melalui jalur konvensional, yaitu laporan ke Bawaslu menuju Mahkamah Konstitusi (MK). Reputasi MK sangat buruk untuk tidak disebut busuk.

Rezim pimpinan Presiden Joko Widodo yang memenangkan paslon 01 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka rupanya sudah sesuai desain telah menunggu di MK. Yusril Ihza Mahendra jumawa mewakili rezim di MK kelak.

Ternyata kubu Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD lebih memilih jalur pertempuran kejutan, yakni proses politik melalui penggunaan Hak Angket atau Hak Penyelidikan. Bermodal jumlah anggota DPR yang lebih unggul, maka koalisi 01 dan 03 sudah siap mengalahkan 02. Jumlah 314 tentu lebih banyak dari 261. Asal bebas penyulapan angka oleh KPU tukang tipu.

Hak Angket memiliki sandaran hukum yang kuat, Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 199 UU Nomor 17 tahun 2014 yang bersamaan dengan Pasal 177 UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Ditambah tentu aturan Tata Tertib DPR.

Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pansus Hak Angket akan bekerja untuk membongkar berbagai sisi kecurangan Pilpres mulai jutaan data DPT abal-abal, perkeliruan angka Sirekap hingga kongkalikong dengan Alibaba. Bahkan dapat pula membongkar TSM soal pengerahan aparat, penyimpangan dana Bansos dan penunggangan hukum untuk kepentingan politik. Gawe kotor Presiden sudahlah pasti.

Penyelidikan politik ditunggu rakyat di saat kepercayaan pada proses hukum melalui MK sangat rendah. Diawali pengusul 25 anggota DPR yang bukan hanya satu fraksi lalu didukung 1/2 lebih dari anggota yang hadir. Sementara dipersyaratkan 1/2 anggota DPR hadir. Dalam kondisi seperti ini tampaknya tidak terlalu sulit menyepakati penggunaan Hak Angket. Rakyat akan mendukung.

Dukungan rakyat adalah gelombang kekuatan baru perlawanan pada rezim Jokowi. Elemen dari pergerakan seperti mahasiswa, buruh, purnawirawan, santri, emak-emak dan aktivis lainnya akan berada di belakang perjuangan anggota Parlemen. Penyelidikan kecurangan sesungguhnya adalah kemauan rakyat.

Bentuk dukungan rakyat dapat berupa:

Pertama, memperkeras suara "berisik" tuduhan kecurangan Pilpres 2024. Semakin banyak elemen masyarakat termasuk Perguruan Tinggi yang berteriak bahwa Jokowi telah menciptakan berbagai kecurangan.

Kedua, peningkatan sebaran informasi kecurangan tersebut sampai pada akar rumput. Mengubah masyarakat tidak peduli menjadi gerakan aktif pendukung perubahan untuk menghentikan kelanjutan rezim. Rakyat semakin melek politik.

Ketiga, aksi-aksi berbagai elemen rakyat ke DPR secara bergelombang yang semakin membesar. Pertarungan politik di DPR berbanding lurus dengan gumpalan dukungan rakyat untuk memenuhi gedung DPR. Bila menajam, people power mewujud.

Jokowi secara normatif telah menyatakan tidak mempermasalahkan wacana penggunaan Hak Angket karena hal itu adalah hak demokrasi. Sementara Gerindra partainya Prabowo mengatakan bahwa Hak Angket tidak dibutuhkan. Jokowi dan Prabowo memang menjadi sasaran.

Hak Angket adalah serangan kejutan yang menggetarkan rezim dan kandidat pelanjut. Efek penggunaan Hak Angket akan bersifat multi dimensional.

Nah, pak Jokowi dan Prabowo Gibran, selamat menikmati buah kerja dari perilaku tidak jujur dan tidak adil. Curang berarti perang. Dan peperangan itu baru dimulai.

Harus Dilawan

Pemilu memang muamalah dunyawiyah, akan tetapi bagi muslim tetap menjadi bagian dari ibadah. Ibadah ghoiro maghdhoh. Bukan ibadah berketentuan ketat syari'at seperti shalat, zakat, shaum atau haji. Memilih anggota legislatif maupun pemimpin eksekutif tidak boleh sembarangan. Sebab, pertanggungan jawab bukan semata kepada sesama manusia tetapi juga kepada Allah SWT.

Muslim harus selalu ber-amar ma'ruf nahi munkar. Terus mengajak pada yang baik dan menolak keburukan. Membela kebenaran dan melawan kezaliman. Tidak boleh putus asa atas hasil, semua merupakan ujian apakah berhenti atau berlanjut. Allah berjanji akan memberi kemenangan dunia dan akherat kepada pejuang-pejuang-Nya.

Arogansi kekuasaan berwatak semaunya sebagaimana Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Hitler, Mussolini dan juga Jokowi. Perangkat kekuasaan menjadi alat pengendali untuk mengatur, mengarahkan dan menindas rakyat. Mencekik dan kadang menipu.

Dalam kaitan Pilpres 2024, sangat terbaca peta ma'ruf dan munkar, jujur dan bohong, adil dan zalim. Rezim Jokowi berlaku sewenang-wenang, membuang etik dan moral, serta menghalalkan segala cara demi pencapaian tujuan. Machiavellisme dilakukan sejak rekayasa anak, penyimpangan bantuan dan mobilisasi perangkat pemerintahan.

Sebagaimana telah diduga bahwa upaya terstrukrur sistematik dan masif dilakukan Jokowi bersama Prabowo Gibran. Beragam modus dilakukan untuk mendapatkan suara agar sesuai desain. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan pada hari pertama saja sudah ditemukan 121 kecurangan. Ada pula intimidasi, surat suara tercoblos ataupun angka yang diotak atik.

Curang menjadi keniscayaan. Rakyat kembali dibohongi. Quick Count adalah sarana penipuan untuk kelak diatur angka penyesuaian saat Real Count. Ada jutaan cadangan DPT misterius untuk bahan mainan.

Perjuangan awal perlawanan adalah mendesak KPU agar menghentikan modus Quick Count. Jangan biarkan Count Dracula merajalela kemana-mana mempengaruhi dan menakut-nakuti.

Perlawanan masih terus berjalan baik di jalur hitung-hitungan angka maupun praktik kenegaraan yang lebih fundamental yakni pemakzulan Jokowi dan perubahan sistem pengelolaan negara. Kecurangan harus dilawan dengan sungguh-sungguh. Pemimpin hasil curang harus ditolak.

Allah Yang Maha Kuasa tentu tidak tidur. Akan ada masa pembuktian kehancuran mereka yang berlaku curang dan zalim. Tidak pernah ada dalam catatan sejarah bahwa kecurangan itu abadi. Ada batas waktu atas perilaku.

Jokowi boleh jumawa, begitu juga Prabowo Gibran. Akan tetapi hati nurani tidak bisa dibohongi. Dengan cara apa kekuasaan itu didapat, selayaknya atau buatan ?

Esok adalah hari kemenangan, kekalahan hanya ujian. Bersifat sementara saja. Allah bersama mereka yang berjuang dengan sabar dan gigih. Tangan Allah menaungi kebersamaan "yadullah ma'al jama'ah".

Bangkit dan rapatkan barisan perjuangan. Count Dracula harus dilumpuhkan. (*)