Tolak Sengketa Pilpres Dibawa ke MK

Sejak itu sebenarnya sudah ada sinyal posisinya hanya akan menjadi boneka. Apa sejarah akan terulang ketika Prabowo Subianto mengatakan “Jokowi adalah guru politik saya” di berbagai media. Bagi saya ini sinyal akan muncul boneka lanjutan.

Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih

AJAKAN Joko Widodo kalau ada kecurangan bawalah saja ke MK (Mahkamah Konstitusi), ketika rakyat sudah paham bahwa MK itu "the killing field" (ladang pembantaian), itu adalah ajakan dungu, tolol, dan sia sia.

Terjadinya kecurangan adalah rekayasa Jokowi dan dilakukan dengan telanjang. Semua terekam dan tercatat di software robot Tim IT AMIN dan Bloomberg Robotics bantuan Amerika, menemukan ribuan kesalahan Sirekap milik KPU.

Jangan pernah berpikir sengketa kecurangan Pilpres bisa diselesaikan di MK yang telah menjadi ladang pembantaian yang telah mereka kuasai.

Penyelesaian sengketa Pilpres 2024 harus di KPU. Audit forensik sistem IT KPU ( sistem IT-nya ) harus bersih dari rekayasa kecurangan dan bebas dari kekuatan campur tangan asing. Karena server IT KPU tersambung dengan perusahaan Alibaba China di Singapura.

Indikasi kuat ada keterkaitan pemilik jasa Computer Storage Cloud di US bahwa pengolahan data Pilpres 2024 di Indonesia dikendalikan oleh kontraktornya Zhejiang Taobang Network Co, China bekerjasama dengan Sirekap KPU.

"Kecurangan Pilpres telah melewati batas". Jokowi dalam kondisi delusi yang parah, berfungsi sebagai penanggung jawab telah menghancurkan pelaksana pilpres yang jujur dan adil.

Keadaan sangat parah dan belum pernah terjadi pada pilpres sebelumnya. Jokowi tidak menyadari atau membutakan diri kalau rekayasa kecurangannya yang busuk, kotor dan licik tidak akan bisa lolos dari resiko semuanya akan terbongkar.

Alternatif mengatasi kemelut terjadinya kecurangan yang melewati batas, lakukan penghitungan ulang dengan Sirekap yang harus bebas dari virus jahatnya.

Kalau alternatif tersebut ditolak KPU, serahkan urusnya kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan penjaga demokrasi, untuk bubarkan KPU, BAWASLU dan batalkan semua proses Pilpres yang telah dilaksanakan dengan curang.

Jangan sekali-kali sengketa kecurangan Pilpres saat ini diserahkan ke pembataian pengadilan yang sudah dikuasai oleh drakula bandit politik pembunuhan demokrasi atas Pilpres yang berjalan jujur dan adil.

Jokowi Inglorious

Jokowi akan dicatat dalam sejarah pemimpin paling memalukan (Inglorious) dalam perjalanan bangsa ini. Titik kulmunasinya justru pada ujung akhir masa jabatannya, tragedi kecurangan Pilpres 2024 secara ugal-ugalan adalah awal dan akhir sejarah yang memalukan dalam karir politik Jokowi.

Sejarah sudah merekam yang akan diingat sepanjang masa dan akan menjadi lembaran dan halaman memalukan peristiwa Pilpres yang dungu dilakukan kecurangan dengan telanjang bulat.

Dari semua perkiraan dan rekayasa mereka ingin memperoleh kemenangan dengan cara membabi-buta. Ketika kekuatan dirinya hanya sebagai boneka, menghitung hasil pilpres dilelang ke pihak asing. Dampak ikutan politiknya meluber ke mana-mana.

Akan berakhir fatal bagi dirinya dan akan membawa korban semua yang terlibat dalam jaringan skenarionya yang busuk, licik dan biadab.

Jokowi sangat memalukan (Inglorious), bukan hanya memalukan karena dungunya juga telah menjadi bencana negara ini di ambang kehancurannya.

Semua kerusakan negara mutlak menjadi tanggung jawab Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Tengok sejarah ke belakang (look back in history) sejak awal akan naik sebagai presiden pada pilpres 2014, Jokowi di Singapura sudah mengatakan "aku ora ngerti opo-opo" (saya tidak mengetahui apa-apa).

Blaaar.. terus siapa yang membuat skenarionya sampai melaju dua periode. Saat ini bisa membuat Pilpres amburadul, siapa sebenarnya sutradaranya.

Sejak itu sebenarnya sudah ada sinyal posisinya hanya akan menjadi boneka. Apa sejarah akan terulang ketika Prabowo Subianto mengatakan “Jokowi adalah guru politik saya” di berbagai media. Bagi saya ini sinyal akan muncul boneka lanjutan.

Rentetan peristiwa sejarah ini harus dihentikan dan diluruskan ketika semua sudah menyimpang dari UUD 1945 yang sudah dibunuh dan Pancasila sudah diusir dari Ibu Pertiwi. Jangan lagi muncul pemimpin yang memalukan (inglorious) dan berpotensi akan menghancurkan NKRI. (*)