Bagaimana seorang pejabat yang belum presiden diundang negara lain sebagai "next president" yang membicarakan keberlanjutan hubungan kedua negara? Apakah selama ini Indonesia sudah benar-benar tidak bisa independen dari China? Ini menjadi catatan kita ke depan.

Oleh: Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

PRABOWO Subianto akan mengunjungi China pada 31 Maret - 2 April. Demikian pengumuman resmi pemerintahan Komunis China sebagaimana dimuat CNN Indonesia (30/3/2024) kemarin. Undangan kepada Prabowo adalah sebagai "elected president" dan China ingin memastikan kerjasama RRC dan Indonesia ke depan.

Langkah China mengundang Prabowo ini merupakan langkah kedua sejak di mana China dari awal sudah memberi selamat kepada Prabowo semenjak menyatakan diri menang pilpres, meski KPU belum mengumumkan, saat (14/3/2024) malam itu.

Dalam diplomasi politik antar negara, ini merupakan sesuatu yang luar biasa, karena pemberitahuan kunjungan seseorang diumumkan oleh pemerintah asing dan yang diundang belum dilantik sebagai presiden, bahkan sengketa hasil pemilu masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Namun, fakta di atas menunjukkan adanya suatu keganjilan yang serius, yang perlu menjadi refleksi kita sebagai sebuah bangsa.

Pertama, Indonesia selama 10 tahun belakangan ini sudah masuk dalam pengaruh kekuasaannya China. Meskipun tidak seburuk Cambodia, Laos, dan beberapa negara ASEAN lainnya, faktanya Indonesia merupakan bagian penting China dalam politik yang disebut sebagai "Comunity of common destiny".

Dalam kajian Jonathan Stormseth, 2019 "The Testing Ground: China's Rising Influence in Southeast Asia and Regional Responses", Indonesia dibedakan dengan Vietnam dalam merespon strategi China di kawasan.

Vietnam menurutnya berusaha mengimbangi pengaruh China dengan memperkuat hubungannya dengan Amerika dan Jepang, karena pengalaman pahit selama dijajah China dalam waktu yang lama. Sebaliknya kita, dalam era Joko Widodo ini, menurutnya, ambisi Jokowi di bidang ekonomi berimpit kepentingan dengan strategi China melakukan ekspansi pengaruh melalui penggelontoran pinjaman/bantuan uang besar-besaran via BRI (Belt and Road Initiative).

Namun, Jonathan memastikan juga, bahwa belajar dari politik Zho En Lai di era Soekarno lalu, saat ini strategi China dalam mempengaruhi politik Indonesia lebih halus. Tapi, menurutnya, keterlibatan politik China pasti nyata.

Kedua, pemanggilan Prabowo oleh China ini menunjukkan arah politik keberlanjutan yang selalu diumbar Prabowo sebagai kesinambungan politik Jokowi, akan menjadi pembicaraan penting Xi Jinping dan Prabowo.

Perlunya Prabowo bertemu dengan Xi Jinping sebelum perkara sengketa pemilu selesai, pastinya untuk "settlement" kekuasaan Prabowo dalam pengaruh China ke depan. Sebab, jika pembicaraan antara negara secara internasional, seharusnya China mengundang Jokowi sebagai presiden yang sah saat ini.

Mungkinkah China takut Prabowo tidak dapat dikendalikan setelah putusan MK nantinya?

Di Bawah Lindungan Ka'bah

Selama 10 tahun pengaruh China belakangan ini, ummat Islam mengalami tekanan politik bertubi-tubi. Seperti pada era Kolonial Belanda, ajaran Islam boleh dijalankan hanya sebatas ajaran liturgi alias ibadah. Namun, Islam sebagai ajaran Kaffah, yang juga menyangkut "ideological view", yang mengatur hubungan negara dan masyarakat harus dimusnahkan.

Di era Jokowi, suara Azan pun harus dibatasi lantunannya dalam ruang udara Republik Indonesia, tidak boleh ke luar Masjid. Sekulerisme harus menjadi pegangan hidup. Istilah toleransi beragama dirubah "mindset" kepala ummat Islam, agar, misalnya, membiarkan orang-orang menjual makanan bahkan daging Babi dan Anjing di bulan puasa. Ummat mayoritas harus menghargai minoritas dan lain sebagainya.

Namun, selama ini kesadaran kita melihat bahwa Islam tidak bisa ditundukkan oleh Portugis dan Belanda. Maka, sudah pastinya juga China tidak dapat menundukkan Islam di Indonesia. Sehingga, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, ulama-ulama Islam yang ingin mengajarkan pandangan hidup secara Islam tetap bertahan.

Meskipun, selama era Jokowi, telah terjadi penghapusan atau review atas ribuan perda-perda Syariah, kebebasan memakai simbol kehidupan Islami, pendegradasian narasi-narasi Islam di media sosial dan lainnya.

Suatu hal yang menjadi begitu berharga bagi ummat Islam saat ini adalah adanya kesempatan mereka menampilkan calon presiden dan wakil presiden pertama sekali dalam sejarah Indonesia, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Kedua sosok tersebut mewakili Islam sebagai pandangan hidup. Sebelumnya, hampir semua presiden mempunyai pandangan sekuler. Meskipun KPU mengatakan AMIN kalah, namun ummat Islam meyakini sesungguhnya mereka menang, jika pemilu berlangsung jujur dan adil.

Fundamental lainnya bagi ummat Islam adalah sebuah kepercayaan kebangkitan Islam dalam 100 tahun dan ini jatuh pada tahun ini, 2024. Para mujahid mengatakan bahwa ini adalah Nubuat Nabi. Artinya suatu ajaran sakral.

Keyakinan ajaran Islam akan memimpin Indonesia oleh karenanya menjadi agenda yang akan terus menerus diperjuangkan oleh kaum ulama dengan semangat. Ini yang saya sebut sebagai "Di Bawah Lindungan Ka'bah". Sebuah upaya terwujudnya "Community of Share Destiny" Versi Islam, bukan Peking.

Pergolakan ke Depan

Pergerakan Bangsa Indonesia ke depan akan semakin tajam dalam konflik antara sebagain bangsa yang terikat dengan agenda besar Peking di Indonesia melawan sebagian lainnya yang berbasis pada agenda kebangkitan Islam. Konflik ini sedang berlangsung dengan kemarahan rakyat melihat hasil pemilu yang dianggap dikendalikan kekuasaan Jokowi.

Kunjungan Prabowo ke China tentu saja akan dicurigai sebagai sebuah fakta adanya perjanjian politik antara Jokowi, sebelumnya, dan dilanjutkan Prabowo, dengan Xi Jinping. Sebab, sekali lagi, tidak relevan seorang pejabat negara yang belum dilantik presiden, diumumkan diundang bertemu kepala negara lainnya, yakni Xi Jinping.

Sebagai bandingan, beberapa waktu lalu Jokowi berjanji bahwa dia yang akan memperkenalkan presiden baru kelak kepada Pangeran MBZ dan MBS, akhir Desember lalu, saat kunjungan ke sana.

Jika Prabowo melakukan sebuah kesepakatan politik sebelum dilantik menjadi presiden, dengan Xi Jinping, tentu saja kewibawaan Prabowo di mata Rakyat Indonesia akan terpuruk. Khususnya bagi ummat Islam, yang sepanjang sejarah mencurigai China sebagai anti Islam.

Disamping urusan dengan Islam, sejarah juga mencatat Raja Jawa, Prabu Kertanegara, Kerajaan Singosari, telah memotong kuping utusan China sambil berkata: "bilang sama rajamu, Singosari tidak sudi dijajah China". Dengan demikian, kepemimpinan Prabowo ke depan, jika dia yang menjadi presiden, akan diragukan oleh bangsanya.

Penutup

Undangan China kepada Prabowo untuk bertemu Presiden Xi Jinping membawa spekulasi lain terhadap isu perpecahan bangsa ke depan.

Bagaimana seorang pejabat yang belum presiden diundang negara lain sebagai "next president" yang membicarakan keberlanjutan hubungan kedua negara? Apakah selama ini Indonesia sudah benar-benar tidak bisa independen dari China? Ini menjadi catatan kita ke depan.

Di bawah lindungan China selama era Jokowi ini, tentu saja kita saksikan masyarakat Indonesia, khususnya mayoritas Muslim, mengalami marginalisasi.

Belum lagi politik China yang selama ini dalam strategi Belt and Road ini dikombinasikan dengan keterlibatan front bersama China Overseas, yang tidak memberi kesempatan kaum pribumi bangkit menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Di sisi lainnya, adanya kepercayaan Nubuat Nabi tentang kebangkitan Islam saat ini, membuat gerakan Islam akan terus maju tanpa tunduk pada kekuasaan. Maka perbenturan sosial terus menjadi berkepanjangan ke depan.

Semoga bangsa kita selamat nantinya, "Di Bawah Lindungan Ka'bah", bukan Peking. (*)