Semua pihak di dalam KPP perlu ingat bahwa penjegalan terhadap Anies masih terus berlangsung. Isu ini belum selesai. Artinya, harapan untuk perubahan di bawah pimpinan Anies sebagai figur yang dianggap terbaik saat ini, masih belum menancap kuat.

Oleh: Asyari Usman, Jurnalis Senior Freedom News

MUHAIMIN Iskandar alias Cak Imin dipastikan menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan. Tidak ada lagi spekulasi.

Yang menjadi masalah sekarang adalah selesai spekukasi muncul ejakulasi sumpah serapah dari elit Partai Demokrat. Mereka katakan Anies berkhianat, Anies berdarah dingin tapi pengecut, dan sebagainya.

Ejakulasi itu bisa dipahami. Karena Demokrat sangat mendambakan posisi cawapres. Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merasa pantas mendapatkan imbalan ini. Ketika skenario ini batal, mereka bereaksi marah.

Apakah ada yang dilanggar? Harus diakui, ada. Cak Imin adalah pilihan Surya Paloh. Tapi, apakah pelanggaran tersebut prinsipal? Tidak sama sekali. Paloh adalah nakhoda Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies.

Sebagai nakhoda, Paloh barus bertindak cepat dan tepat. Terlambat akan dibabat. Anies sangat mungkin terhambat. Ini yang harus dipahami.

Karena itu, semua elemen yang ada di dalam koalisi perlu melakukan “refresh” atau “restart”. Wajib lihat kembali lembaran pertama dokumen perkoalisian. Bahwa tujuan utama KPP adalah untuk mengubah salah kelola negara oleh rezim Joko Widodo. Kemudian mencegah supaya cara-cara Jokowi tidak dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.

Demokrat tidak harus merajuk atau marah. Hanya gara-gara posisi cawapres hilang. Terlalu remeh dan sempit.

Rakyat sedang susah akibat kebijakan Presiden Jokowi yang selalu ugal-ugalan. Rakyat makin sulit. Semakin besar ancaman yang datang dari semua arah. Kebangkrutan ekonomi yang tampak di depan mata bisa mengancam kedaulatan negara. Ini yang memerlukan solusi lewat pilpres 2024. Solusi itu adalah Anies.

Publik mengharapkan para elit Demokrat fokus ke masalah bangsa dan negara. Bukan ke isu apa yang didapat sebagai imbalan. Distribusi kekuasaan tentu punya daya tarik untuk berkoalisi. Namun, sumpah serapah yang mungkin berujung keluar dari koalisi itu akan memperlihatkan rendahnya standar target politik sebuah partai.

Sayang sekali kalau elit Demokrat menunjukkan kualitasnya di depan publik gara-gara AHY tidak menjadi cawapres. Perlu diingat, Ketum Demokrat ini masih punya kesempatan yang panjang di depan.

Publik akan memperhatikan cara Demokrat berpolitik. Salah melangkah dalam menghadapi dinamika di koalisi bisa berakibat buruk terhadap citra partai dan citra Ketum AHY. Ini bisa meninggalkan bekas negatif di masa depan.

Semua pihak di dalam KPP perlu ingat bahwa penjegalan terhadap Anies masih terus berlangsung. Isu ini belum selesai. Artinya, harapan untuk perubahan di bawah pimpinan Anies sebagai figur yang dianggap terbaik saat ini, masih belum menancap kuat.

Perjuangan untuk merebut kembali Indonesia dari tangan rezim ugal-ugalan bisa menjadi lebih ringan jika elit Demokrat tidak terganggu oleh kegagalan mendapatkan posisi cawapres. Sebaliknya, pemikiran yang pendek akan berakibat fatal.

Kekecewaan bisa dimengerti. Namun, ada misi sangat penting yang memerlukan kepiawaian elit Demokrat. Rakyat akan mencatat apakah AHY dan Pak SBY mendahulukan kepentingan bangsa dan negara atau mengutamakan kepentingan pribadi.

Kalau Demokrat untuk rakyat, pasti mereka tetap bersama Anies. Begitu sebaliknya. (*)