Cukup? Juga masih belum. Mengapa? Karena pencurangan pilpres 2024 diperkirakan akan dilakukan jauh kebih dahsyat dari 2019. Karena bagi Jokowi, Gibran wajib menang. Sehingga, kecurangan akan lebih masif dan dilakukan dengan lebih “sofisticated” – lebih canggih.

Oleh: Asyari Usman, Jurnalis Senior Freedom News

WAKIL Menteri Desa PDTT Paiman Raharjo memimpin rapat pemenangan Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Paiman terekam ketika mengatakan agar jangan dirinya yang tampil di permukaan karena dia pejabat negara.

Paiman berkilah bahwa dia adalah ketua umum relawan Sedulur Jokowi.

Ini adalah salah satu contoh bagaimana pelibatan semua pejabat di bawah rezim Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Gibran di pilpres 2024. Dipastikan semua pejabat yang berada di posisi kunci tak mungkin lepas dari arahan untuk membantu Gibran.

Anda masih percaya dan berharap pilpres 2024 akan bersih? Tidak mungkin! Pilpres akan dicurangi demi Gibran.

Para pelaksana tugas (Plt) gubernur, bupati, dan walikota yang diangkat oleh Mendagri Tito Karnavian, diminta atau tidak diminta hampir pasti akan ikut berusaha memenangkan Gibran. Mereka semua ditunjuk untuk tujuan merealisasikan keinginan Jokowi.

Kepada Anies Baswedan sewaktu makan siang bersama caores (30/10/2023), Presiden Jokowi berbasa-basi menjawab Anies bahwa dia akan mengumpulkan semua pejabat pemerintah untuk diberitahu supaya netral dalam pilpres.

Anda percaya kepada Jokowi? Anda percaya dia akan netral? Kalau Anda percaya Jokowi akan netral, boleh jadi itu pertanda kiamat sudah dekat. Ingat, apa yang diucapkan Jokowi itu biasanya yang terjadi justru kebalikannya.

Kita semua yang menginginkan perubahan haruslah berasumsi bahwa polpres 2024 akan dicurangi supaya Gibran bisa menjadi wakil presiden. Berdasarkan fakta yang kita saksikan di lapangan dan di media sosial, Anies adalah capres yang sangat mereka takuti bakal menang.

Karena itu, gunakanlah asumsi ini untuk mempersiapkan diri agar suara Anies jangan sampai dicurangi. Waktu pilpres tidak lama lagi. Tim pemenangan Anies dan ratusan kelompok relawan yang tersebar di seluruh Indonesia perlu mimikirkan bagaimana cara mencegah kecurangan dalam penghitungan suara pilpres.

Salah satu yang kini banyak dipikirkan adalah soal saksi di setiap TPS. Ada 820,161 TPS yang tersebar di 83,731 desa dan kelurahan. Tim Anies memerlukan minimal satu saksi di setiap TPS. Para saksi itu haruslah orang yang terlatih dan memiliki stamina. Dan, mereka haruslah militan dalam melakukan pengawalan di TPS.

Apakah cukop saksi yang militan dan terlatih? Tidak cukup. Kubu AMIN perlu menyiapkan perangkat yang cekatan untuk menghadapi sengketa di MK dan MA.

Cukup? Juga masih belum. Mengapa? Karena pencurangan pilpres 2024 diperkirakan akan dilakukan jauh kebih dahsyat dari 2019. Karena bagi Jokowi, Gibran wajib menang. Sehingga, kecurangan akan lebih masif dan dilakukan dengan lebih “sofisticated” – lebih canggih.

Plus, dana yang tidak terbatas.

Selain prinsip Jokowi bahwa Gibran tak boleh kalah, ada satu lagi yang tidak boleh terjadi. Yaitu, Anies menang. Bagi Jokowi, Anies harus padam di pilpres.

Nah, apakah Jokowi saja yang punya prinsip tak boleh kalah? Tentu tidak. Para pendukung dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan juga keras dalam sikap. Pendukung kubu Perubahan siap berjuang matathon di level apa pun.

Bagi mereka, kecurangan tidak akan diterima begitu saja. Kali ini, rakyat siap menghadapi segala kemungkinan. Termasuk kemungkinan penyelesaian di luar julur hukum.

Diperkirakan, massa yang selama ini menunjukkan antusias dalam jumlah ratusan ribu hingga jutaan, akan siap melawan skenario jahat para penguasa.

Terima kasih telah membaca tulisan ini. Tapi, ada satu pertanyaan. Yaitu, kalau pilpres sudah pasti curang, Anda akan lakukan apa? (*)